DPRD Jabar Dorong Penambahan Anggaran Program Perbaikan Rutilahu

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menegaskan perlunya penambahan anggaran bagi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut masih tinggi, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung.

“Kalau dari aspirasi yang masuk, program Rutilahu masih dibutuhkan,” ujarnya. Sabtu 4 April 2026.

Namun, Tedy mengingatkan adanya kendala di kawasan perkotaan, terutama terkait kepemilikan lahan. Banyak rumah warga berdiri di atas tanah bukan milik pribadi, sehingga tidak dapat masuk dalam sasaran program. Meski demikian, ia menekankan pentingnya upaya menurunkan angka rumah kumuh di Jawa Barat agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak.

Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu juga menyoroti penurunan jumlah sasaran program Rutilahu pada 2026. Ia mendorong agar target kembali ditingkatkan melalui APBD Perubahan maupun APBD 2027. “Kami dorong nanti di APBD Perubahan atau APBD 2027 untuk bisa ditambah,” tegasnya.

Selain itu, Tedy menekankan perlunya pendataan yang lebih cermat, khususnya di titik‑titik permukiman kumuh. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap program Rutilahu dapat teridentifikasi secara jelas.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Rudi Hermawan Kusumah, menyebutkan alokasi anggaran program Rutilahu tahun ini sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut menyasar sekitar 250 titik, jauh berkurang dibandingkan 1.270 unit pada 2025.