RRI.CO.ID, Bandung - Isu pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman krisis energi global. Kon isi itu mulai menyeret wacana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Langkah ini muncul seiring kekhawatiran dampak konflik Iran–Amerika Serikat yang berpotensi menekan pasokan energi dan memicu lonjakan harga BBM. WFH dipandang sebagai solusi cepat untuk menekan penggunaan BBM dari aktivitas perjalanan harian ASN.

Namun di Jawa Barat, pola kerja fleksibel justru sudah lebih dulu diterapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal 2026 telah mengimplementasikan skema work from anywhere (WFA) sebagai strategi efisiensi sekaligus peningkatan produktivitas aparatur.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung pimpinan daerah dan telah berjalan konsisten sejak Januari.

“Jawa Barat sesuai kebijakan Pak Gubernur, sudah efektif WFA sejak Januari 2026. Setiap hari Kamis dan dimungkinkan plus hari Jumat,” ujarnya, Minggu 29 Maret 2026.

Meski memberi ruang fleksibilitas, Pemprov Jabar tetap menerapkan batasan ketat agar pelayanan publik tidak terganggu. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwajibkan hadir untuk memastikan layanan berjalan optimal.

“Efisiensi kerja tidak boleh mengurangi efektivitas kerja. WFA hanya instrumen, tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Jadi harus dioptimalkan pelaksanaannya,” tegas Herman.

Di tengah ancaman krisis energi global, langkah adaptif seperti WFA dinilai menjadi pendekatan strategis yang tidak hanya merespons situasi jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih modern, efisien, dan berorientasi hasil.