RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi mulai memperkuat sistem evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan diberlakukan pada 2027. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap dampak kebijakan yang bersumber dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, mengatakan penguatan evaluasi dilakukan melalui penerapan sistem digital e-kinerja yang memungkinkan penilaian lebih objektif dan terukur terhadap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.

Menurutnya, sistem tersebut akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan kepegawaian ke depan, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal. “Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan terukur sebagai bahan evaluasi ke depan,” ujar Adhitia, Jumat 27 Maret 2026.

Pemkot Cimahi saat ini memiliki 6.137 ASN, dengan komposisi hampir setengahnya merupakan PPPK. Kondisi ini menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran, mengingat kebijakan pembatasan belanja pegawai berpotensi memengaruhi struktur kepegawaian.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan belum ada langkah pengurangan pegawai dalam waktu dekat. Hak dan kewajiban PPPK disebut tetap akan dipenuhi sesuai kontrak kerja yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cimahi, Siti Fatonah, menyatakan pemerintah daerah masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Peningkatan jumlah ASN dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui pengangkatan PPPK, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah,” ucapnya.

Karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan yang adil dalam distribusi anggaran dari pemerintah pusat agar daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.