RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus melanjutkan proses pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung. Namun hingga saat ini, pembangunan yang berlangsung masih berada di luar jalur atau koridor utama yang direncanakan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan pembangunan yang ada sebelum pelaksanaan penuh pada koridor utama BRT dimulai.
“Sekarang memang sudah ada pembangunan BRT, tetapi masih di luar koridor. Untuk koridor sendiri, yang pertama saya lihat itu di kawasan Dago. Kami masih melihat dulu perkembangannya. Kalau yang benar-benar di koridor, kami masih menunggu jadwal pelaksanaannya,” ujar Farhan, Minggu 8 Maret 2026.
Menurut Farhan, dalam setiap program pembangunan, termasuk proyek transportasi publik berskala besar seperti BRT, munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung memilih melakukan pendekatan komunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut dilakukan secara personal atau one on one kepada masyarakat, khususnya kelompok yang terkena dampak langsung dari pembangunan koridor BRT, seperti para pedagang dan pelaku usaha di sepanjang jalur yang direncanakan.
“Dalam setiap program pasti ada penolakan. Karena itu kami melakukan komunikasi secara langsung, bertemu satu per satu. Setiap bidang dan setiap OPD melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang memang terdampak langsung dari pembangunan BRT,” jelasnya.
Farhan menambahkan, komunikasi intensif ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar pembangunan transportasi publik tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Salah satu kawasan yang sempat menjadi perhatian dalam proses pembangunan BRT adalah wilayah Cicadas. Di kawasan tersebut, menurut Farhan, sudah terdapat kesepakatan awal antara pemerintah dan para pihak yang terdampak.
“Di Cicadas sudah ada kesepakatan. Tetapi untuk detail kesepakatannya sebaiknya disampaikan oleh pihak kewilayahan, seperti Kang Herman dan rekan-rekan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses tersebut masih berjalan dan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu laporan lengkap dari Dinas Perhubungan terkait perkembangan terbaru serta berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang di kawasan tersebut.
“Prosesnya juga belum sepenuhnya selesai karena Dinas Perhubungan masih belum memberikan laporan lengkap. Jadi kita masih menunggu apa saja yang diharapkan oleh para pedagang di sana,” tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....