Wali Kota Bandung Dorong Kepesertaan Aktif BPJS

  • 03 Mar 2026 13:12 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan pentingnya kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi seluruh warga. Ia tidak ingin ada satu pun masyarakat Kota Bandung yang gagal mendapatkan pelayanan medis hanya karena persoalan administrasi atau tunggakan iuran.

‎“BPJS penting untuk kita. Prinsipnya tidak boleh ada satu pun rakyat yang tidak bisa dirawat,” ujar Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Babakan Surabaya, Kota Bandung, Selasa 3 Maret 2026.

‎Berdasarkan data di Kelurahan Babakan Surabaya, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai sekitar 79 persen. Namun demikian, Farhan menilai angka tersebut masih perlu ditingkatkan agar perlindungan kesehatan masyarakat semakin optimal. Ia menargetkan minimal 80 persen warga terdaftar aktif dalam waktu dekat.

‎“Kalau 79 persen berarti masih ada 21 persen yang belum aktif atau menunggak. Ini harus kita dorong bersama,” katanya.


‎Farhan menjelaskan, keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) sangat bergantung pada tingkat keaktifan pembayaran iuran peserta. Semakin tinggi partisipasi warga, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

‎Menurutnya, sistem jaminan kesehatan nasional dibangun atas semangat gotong royong. Warga yang sehat dan rutin membayar iuran secara tidak langsung membantu pembiayaan pengobatan warga lain yang sedang sakit dan tidak mampu.

‎“Setiap iuran BPJS itu ada amal jariahnya. Karena dari situ kita bisa membantu warga miskin yang tidak mampu bayar. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal solidaritas sosial,” katanya.

‎Farhan juga mengingatkan risiko biaya pengobatan yang harus ditanggung secara mandiri apabila seseorang tidak terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Biaya perawatan di rumah sakit, kata dia, dapat membebani keluarga jika tidak dipersiapkan sejak awal.

‎“Begitu masuk rumah sakit dan tidak punya BPJS, biayanya bisa ratusan ribu bahkan lebih. Maka lebih baik kita siapkan dari sekarang,” ucapnya.

‎Ia mengimbau warga untuk secara berkala memastikan status kepesertaan dan tidak menunggu hingga sakit untuk mengurus administrasi. Warga juga diminta memanfaatkan layanan informasi resmi, seperti call center 165, guna mengecek status kepesertaan maupun memperoleh informasi terkait prosedur layanan.

‎Farhan berharap kolaborasi antara pihak kelurahan, kecamatan, serta tokoh masyarakat dapat mendorong peningkatan kepesertaan aktif di setiap wilayah. Ia menekankan, upaya mencapai cakupan kesehatan semesta bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

‎“Ketika sehat, kita membantu yang sakit. Ketika sakit, sistem akan membantu kita. Inilah makna jaminan kesehatan yang sebenarnya,” tandasnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....