Pengamat Pertanyakan Transparansi Rencana Pinjaman 2 Triliun Gubernur ke BJB

RRI.CO.ID, Bandung - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminjam dana sebesar Rp 2 triliun ke Bank BJB untuk membiayai proyek prioritas menuai sorotan dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar kebijakan pinjaman benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menilai komitmen pelunasan hingga 2030 harus disertai kajian fiskal yang jelas.

“Kalau menyampaikan akan dilunasi sampai 2030, mana kajian atau perhitungan fiskal yang bisa membuktikan itu? Itu harus disampaikan kepada masyarakat supaya realistis dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Sabtu 28 Februari 2026.

Deni menegaskan, komitmen pembayaran tidak cukup disampaikan secara lisan, melainkan harus berbasis data agar publik dapat mengawasi secara objektif.

Risiko Program Prioritas dan Dampak Ekonomi

Selain transparansi, Deni mengingatkan agar proyek yang dibiayai pinjaman benar-benar mendesak dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, jika pinjaman digunakan untuk infrastruktur, maka hasil pembangunan harus memperkuat kemampuan fiskal Jawa Barat dalam mengembalikan pinjaman.

“Program prioritas itu jangan sampai dipaksakan kalau memang tidak ada kesiapan fiskalnya. Apalagi sampai harus meminjam. Tidak perlu dipaksakan,” katanya.

Deni juga mencontohkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dinilai berdampak jangka pendek, namun berpotensi menurunkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Hal ini disebut sebagai pembelajaran agar kebijakan fiskal tidak terjebak pada keputusan populis.

Kritik terhadap Sumber Pinjaman

Terkait sumber pembiayaan, Deni menyatakan ketidaksetujuannya apabila seluruh dana berasal dari Bank BJB. Menurutnya, bank daerah tersebut memiliki fokus pembiayaan berbeda dan tidak seharusnya menjadi tumpuan utama pemerintah daerah.

“Saya tetap tidak setuju kalau harus meminjam ke BJB, meskipun ada perhitungan bisa mengembalikan sampai 2030. Kalau pun harus meminjam, mungkin bisa dari sumber lain dan tidak semuanya dari BJB,” tegasnya.

Ajakan Kawal Kebijakan Fiskal

Deni menutup dengan ajakan agar masyarakat mengawal kebijakan fiskal pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kesiapan fiskal, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar kebijakan tidak menjadi blunder.

“Jangan membuat perencanaan tapi tidak tahu dananya dari mana. Ini bisa menjadi blunder bagi Provinsi Jawa Barat. Ujungnya karena ketidaksiapan fiskal. Setiap kebijakan pemerintah harus menyiapkan kesiapan fiskalnya. Ada tidak uangnya? Kalau tidak ada, bagaimana membuat kebijakan?” ujarnya.