RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 2 triliun kepada perbankan, termasuk Bank BJB, untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut langkah ini diambil menyusul berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

“Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun. Tahun ini kami mengajukan pinjaman Rp 2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kamis 26 Februari 2026 lalu.

Menurutnya, pemotongan transfer pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Pinjaman dipandang sebagai opsi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.

Menyikapi rencana tersebut, pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky, menilai kebijakan pinjaman harus dikaji secara hati-hati. Ia menyoroti dampak terhadap sektor lain, terutama UMKM, yang selama ini mendapat dukungan pembiayaan dari Bank BJB.

“Apalagi minjamnya harus ke Bank BJB, saya kurang setuju. Karena Bank BJB ini peruntukannya bukan untuk pembiayaan pemerintah, tapi untuk UMKM. Jangan sampai peruntukan untuk UMKM di Jawa Barat malah terhambat,” tegasnya, Sabtu 28 Februari 2026.

Deni menambahkan, kesiapan fiskal daerah belum sepenuhnya matang menghadapi pemotongan transfer pusat. Ia mengingatkan agar setiap perencanaan strategis disertai kajian risiko yang jelas.

Sebagai jalan keluar, Deni menyarankan Pemprov Jabar membuka ruang negosiasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dinilai penting agar pemotongan dana tidak menghambat program strategis maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau memang harus meminjam, mitigasi risikonya harus dikaji dengan baik. Jangan hanya berdasarkan keyakinan, tetapi harus ada dasar perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Deni juga menanggapi pernyataan Gubernur Dedi yang berkomitmen menyelesaikan pinjaman hingga 2030. Menurutnya, komitmen tersebut harus disertai perhitungan fiskal yang realistis.