RRI.CO.ID, Ngamprah - Pemerintah Kecamatan Ngamprah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat 27 Februari 2026. Forum ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan sekaligus momen perpisahan Camat Ngamprah, Agnes Virganty.

Musrenbang yang berlangsung di Kantor Kecamatan Ngamprah tersebut memfokuskan pembahasan pada penyelarasan usulan prioritas dari 11 desa. Berbagai program yang diajukan sebelumnya telah dibahas dalam Pra-Musrenbang dan kini diverifikasi kembali untuk ditetapkan skala prioritasnya sebelum dibawa ke tingkat kabupaten.

Agenda utama meliputi pemaparan hasil Pra-Musrenbang, inventarisasi serta verifikasi usulan desa, penentuan prioritas pembangunan, hingga penyusunan berita acara sebagai dokumen resmi pengajuan ke Musrenbang Kabupaten Bandung Barat.

Mayoritas desa mengusulkan peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan desa. Selain itu, terdapat pula pengajuan program pemberdayaan masyarakat, bantuan hibah, dan bantuan sosial yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Kegiatan ini dihadiri unsur Formalitas, para kepala desa beserta perangkatnya, perwakilan Balitbangda Kabupaten Bandung Barat, tokoh masyarakat, serta unsur organisasi desa. Perwakilan kepolisian dan TNI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Ngamprah, Agnes Virganty, menyampaikan pamit kepada seluruh peserta. Ia telah dilantik oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sekdis Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat. Meski telah resmi dilantik, masa efektif tugas barunya baru dimulai pekan depan sehingga ia masih memimpin langsung jalannya Musrenbang kali ini.

“Pentingnya kesinambungan program dan sinergi antar perangkat daerah. Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dijaga demi mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Agnes.

Perwakilan Balitbangda menjelaskan bahwa hasil berita acara Musrenbang kecamatan akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027. Karena itu, setiap usulan harus melalui kajian yang matang agar tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan.

Seluruh usulan yang telah disepakati akan dirangkum berdasarkan tingkat urgensi serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Tim kecamatan selanjutnya akan mengawal hasil tersebut ke forum Musrenbang tingkat kabupaten untuk dibahas bersama perangkat daerah terkait.

Dengan terlaksananya Musrenbang ini, pembangunan di Kecamatan Ngamprah pada 2027 diharapkan lebih terarah dan terukur. Infrastruktur yang memadai, program pemberdayaan yang tepat guna, serta dukungan lintas sektor diyakini menjadi fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.