RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah pusat memastikan tidak ada satu pun kota maupun kabupaten di Indonesia yang mampu meraih predikat Adipura pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan evaluasi langsung ke sejumlah daerah.

‎

‎“Enggak ada. Enggak ada satu pun yang mampu mencapai predikat Adipura,” ujar Hanif, Sabtu 28 Februari 2026.

‎

‎Menurutnya, sejumlah kota yang selama ini dikenal memiliki reputasi baik dalam pengelolaan kebersihan ternyata masih menyisakan persoalan serius, terutama di kawasan non-protokol dan permukiman warga.

‎

‎Ia mencontohkan saat melakukan kunjungan ke Surabaya. Kota tersebut selama ini kerap digadang-gadang sebagai kandidat kuat peraih Adipura. Namun, saat tim meninjau langsung ke kawasan Benowo, masih ditemukan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di berbagai titik.

‎

‎“Begitu kita ke Benowo itu, sampah TPS liarnya hampir di sebagian besar. Begitu kita keluar kota sedikit, kotornya juga perlu diperbaiki,” ucapnya.

‎

‎Hal serupa juga ditemukan di Balikpapan. Hanif mengaku memiliki harapan besar terhadap kota tersebut. Namun setelah meninjau langsung hingga masuk sekitar 100 meter dari jalan protokol menuju kawasan permukiman, kondisi kebersihannya dinilai belum merata.

‎

‎“Kondisinya kurang lebih sama dengan kota-kota yang lain,” katanya.

‎

‎Kunjungan tanpa pendampingan pemerintah daerah juga dilakukan di Bontang. Langkah itu sengaja diambil untuk melihat kondisi riil di lapangan serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

‎

‎“Kami semuanya kunjungan tanpa didampingi pemerintah daerah untuk melihat langsung, berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga tahu persis mereka sudah pilah atau belum, budayanya sudah terbangun atau tidak,” jelasnya.

‎

‎Hanif menegaskan, penghargaan Adipura tidak hanya menilai kebersihan di jalan protokol atau pusat kota semata. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, termasuk budaya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

‎

‎“Kalau mau Adipura itu budayanya harus terbangun. Dibangun step by step. Kalau itu tidak terbangun, jungkir balik juga Adipura tidak akan kita berikan. Karena Adipura dasarnya pembangunan komprehensif dari sampah,” tegasnya.

‎

‎Ia menilai, membersihkan jalan utama bukanlah hal sulit. Namun membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan budaya memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan tantangan utama.

‎

‎“Kalau hanya protokolnya saja, itu semua orang bisa. Tidak perlu Adipura, cuma disapu-sapu jalan protokolnya. Yang komprehensif itu tidak semua bisa,” tambahnya.

‎

‎Tak hanya kota besar, beberapa daerah yang kerap menerima penghargaan, baik nasional maupun internasional, juga disebut masih perlu pembenahan. Hanif menyinggung kondisi di Ciamis yang meski memiliki banyak penghargaan, pengelolaan sampahnya dinilai belum sepenuhnya optimal.

‎

‎Hal serupa juga terjadi di Banyumas. “Banyumas seumpama itu juga banyak penghargaan, ternyata juga nilainya tidak terlalu baik,” tandasnya.