‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil pendataan terbaru yang dirilis pemerintah. Namun demikian, ia mengkhawatirkan jumlah riil di lapangan bisa saja lebih besar dari data yang tercatat.

‎“Berdasarkan data yang kami rilis, sekitar 27 persen rumah belum memiliki septic tank. Angka ini cukup besar, bahkan saya khawatir jumlah sebenarnya lebih banyak karena hampir di setiap kelurahan atau RW pasti ada kasus serupa,” ujar Farhan, rabu 25 Februari 2026.

‎Menurutnya, persoalan sanitasi bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Tanpa pengelolaan limbah domestik yang baik, risiko pencemaran air tanah dan lingkungan sekitar menjadi ancaman nyata.

‎Pemkot Bandung menargetkan pada tahun 2027 sudah tersedia teknologi pengolahan limbah domestik yang lebih murah dan tepat guna, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

‎“Targetnya, pada 2027 kita sudah memiliki teknologi yang murah dan tepat guna untuk penanggulangan masalah ini. Jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan yang tidak terkendali,” tegasnya.

‎Farhan menekankan, solusi yang dikembangkan harus mempertimbangkan kondisi permukiman di Kota Bandung yang sebagian padat dan memiliki keterbatasan lahan.

‎Saat ini, Pemkot Bandung telah menjalankan sejumlah program penanganan sanitasi, di antaranya pembangunan MCK, septic tank komunal, serta biotank di sejumlah wilayah permukiman.

‎Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah persoalan teknis dan pembiayaan, khususnya ketika septic tank komunal dibangun di badan jalan atau ruang publik.

‎“Program yang ada sekarang, seperti pembangunan MCK, pembangunan septic tank komunal maupun biotank, bisa dilaksanakan di pemukiman. Tapi problemnya, ketika septic tank komunal dibangun di jalan, pipa toilet harus dipindahkan ke depan, dan itu mahal,” katanya.

‎Pemindahan jalur pipa dari bagian belakang rumah ke bagian depan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Dalam banyak kasus, beban tersebut harus ditanggung secara mandiri oleh warga.

‎Farhan mengungkapkan, jika masyarakat harus membiayai pemasangan pipa secara mandiri, kisaran biaya yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar Rp5 juta per rumah. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.

‎“Efektif apabila memang masyarakat mampu mengeluarkan biaya mandiri. Kisaran biayanya sekitar 5 juta. Pemerintah sudah membikinkan septic tank, tapi masyarakat tetap harus pasang pipanya sendiri, seperti dulu di proyek BUDP (Bandung Urban Development Project) 15 tahun yang lalu,” katanya.

‎Karena itu, Pemkot Bandung tengah melakukan identifikasi wilayah prioritas serta skema pembiayaan yang lebih ringan agar program sanitasi tetap berjalan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

‎Ke depan, Pemkot Bandung berkomitmen mengoptimalkan anggaran pemerintah untuk mendukung program sanitasi, termasuk kemungkinan pemberian subsidi agar beban warga tidak terlalu besar.

‎“Kita akan arahkan supaya bebannya tidak terlalu besar di masyarakat. Bagaimanapun, anggaran pemerintah harus dipakai untuk pelaksanaan program tersebut, termasuk subsidi untuk sertifikat,” tandasnya.