RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, merespons perbedaan signifikan tingkat kepuasan publik antara dirinya dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Survei mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen, sementara Erwan berada di angka 55,3 persen.

Erwan menegaskan, selisih angka tersebut merupakan konsekuensi pembagian peran dalam sistem pemerintahan, bukan indikator disharmoni. “Dalam sistem kita, wakil tidak boleh melebihi kepala. Saya tahu diri. Istilah Sunda: taktak ulah ngaluhuran sirah (pundak tidak boleh melebihi kepala),” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin 24 Februari 2026.

Menurut Erwan, persepsi publik dipengaruhi intensitas eksposur. Gubernur lebih banyak turun langsung menemui masyarakat, sementara dirinya memastikan tata kelola administrasi pemerintahan berjalan optimal.

“Kalau dua-duanya turun semua, bagaimana di kantor? Yang penting pemerintahan efektif dan berjalan baik,” katanya.

Erwan menegaskan tugas utama wakil gubernur adalah menyokong kepala daerah dalam merealisasikan program kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan berkompetisi dalam popularitas.

“Tujuan utama kita adalah bekerja. Untuk apa saya lebih dari atau sejajar dengan Pak Gubernur? Emang mau pecah kongsi? Kan tidak. Kami satu kesatuan,” tegasnya.

Ia membantah isu keretakan hubungan akibat perbedaan angka survei. Menurutnya, pembagian kewenangan tetap berjalan proporsional, termasuk dalam menerima tamu dan agenda diplomasi.

“Tamu-tamu dari luar negeri saya yang selalu terima. Kalau di sini kosong, siapa yang akan terima?” ujarnya.

Erwan menekankan, stabilitas dan efektivitas pemerintahan menjadi prioritas utama. Perbedaan tingkat kepuasan publik dipandang sebagai dinamika wajar dalam struktur eksekutif daerah.