RRI.CO.ID, Bandung - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kualitas birokrasi menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, lebih dari 31.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar mengikuti program peningkatan kompetensi melalui Jabar Corporate University.
Langkah ini berdampak pada kenaikan Indeks Profesionalitas ASN Jawa Barat yang mencapai 37,11 persen dari skala maksimal 40 persen, berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menegaskan bahwa Jabar Corporate University menjadi pilar utama dalam penguatan kapasitas aparatur.
"Sepanjang 2025, lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis sistem terpadu dalam Jabar Corporate University," kata Ika (20/2).
Menurut hasil evaluasi LAN, tingkat kematangan Corporate University di lingkungan Pemprov Jabar telah mencapai level Advanced, yang menunjukkan sistem pembelajaran organisasi berjalan efektif dan terstruktur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya kualitas ASN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Target peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jabar tidak akan tercapai tanpa sumber daya manusia (SDM) birokrasi yang unggul. ASN harus menjadi penggerak perubahan sekaligus teladan pelayanan bagi masyarakat," ujar Herman, Selasa 24 Februari 2026.
Ia juga optimistis bahwa dengan pembelajaran mandiri minimal 20 jam per tahun melalui Jabar Corporate University, ASN Jabar mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
50 Ribu ASN Akan Jalani Asesmen Terintegrasi
Selain penguatan program pelatihan, Pemprov Jabar juga merancang pemetaan kompetensi melalui asesmen terintegrasi terhadap sekitar 50.000 ASN. Pemetaan ini bertujuan memastikan pengembangan SDM dilakukan secara tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN, Erna Irawati, menilai konsep Corporate University akan menjadi standar baru dalam pengembangan aparatur pemerintah.
"Corporate University akan menjadi ekosistem belajar terintegrasi yang wajib ada di setiap lembaga pemerintah. Tujuannya agar kebiasaan belajar sebuah organisasi terbentuk sehingga berdampak langsung pada kinerja organisasi," ucapnya.
Dengan pendekatan tersebut, budaya belajar di lingkungan birokrasi diharapkan semakin kuat dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah.