Kepuasan Terhadap Gubernur Tinggi, Erwan Hanya Bayangan?

  • 18 Feb 2026 16:12 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung - Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Senin 16 Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka tersebut jauh melampaui kepuasan terhadap Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang hanya berada di angka 55,3 persen.

Pengamat politik Universitas Pasundan sekaligus peneliti Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Fahmy Iss Wahyudy, menilai kesenjangan itu merupakan kondisi wajar dalam kepemimpinan daerah. Menurutnya, gubernur cenderung lebih aktif dan proaktif dibandingkan wakil gubernur yang relatif pasif.

“Di atas kertas Kang Dedi memang lebih aktif, lebih proaktif. Sementara wakil gubernur terlihat lebih pasif,” ujarnya saat dihubungi, Rabu 18 Februari 2026. Aktivitas politik dan komunikasi publik Dedi yang luas hingga akar rumput disebut turut membentuk persepsi positif masyarakat.

Sebaliknya, ruang gerak politik Wakil Gubernur Erwan Setiawan dinilai lebih banyak berada di lingkaran elite pemerintahan. “Pergaulan politik Pak Wakil itu nampak hanya di circle elit, misalnya dengan DPRD, birokrasi, dan kepala daerah lain. Sementara Kang Dedi jauh lebih aktif bahkan melalui kanal media sosialnya,” kata Fahmy.

Ia menambahkan, tingkat kepuasan publik sering kali berkorelasi erat dengan popularitas tokoh, sehingga tidak selalu mencerminkan penilaian berbasis program. “Banyak responden menjawab puas, tetapi ketika ditanya program apa yang membuat puas, sebagian masyarakat tidak bisa menyebutkan secara spesifik,” jelasnya.

Fahmy menduga rendahnya tingkat keterkenalan Erwan Setiawan di masyarakat Jawa Barat berdampak pada persepsi kinerjanya. “Kalau popularitas Pak Erwan terdorong di atas 60 atau 70 persen, peluang mendapat respons positif terhadap kinerja akan jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan fenomena kesenjangan kepuasan antara kepala daerah dan wakilnya bukan hal unik di Jawa Barat, melainkan lazim terjadi di banyak daerah. Publik cenderung menilai figur dibandingkan produk kebijakan. “Idealnya capaian seperti penurunan kemiskinan atau pengangguran dipersepsikan sebagai kerja bersama gubernur dan wakil gubernur,” tandanya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....