Nelayan Subang Keluhkan Bantuan, Ini Jawaban DKP
- 15 Feb 2026 21:11 WIB
- Bandung
RRI.CO.ID, Subang - Menindaklanjuti Keluhan para nelayan di perairan Pantura Subang, yang hampir selama di terjang gelombang ekstrim, tidak pernah mendapatkan perhatian dari perintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang. Karena selama gelombang ekstrim yang terjadi, para nelayan tidak melaut, sehingga mengalami paceklik.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang Budi Rahman mengakui, gelombang ekstrem yang terjadi di perairan Pesisir Pantai Utara Laut Jawa (Pantura) Subang, terjadi sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Artinya, para nelayan di Pantura Subang, yang jumlahnya mencapai 5 ribu lebih itu, hampir dua bulan lebih tidak bisa melaut, dan mengalami paceklik.
"Beberapa tahun ke belakang, memang pemerintah pusat melalui Kemensos, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyalurkan bantuan beras kepada para nelayan, masing-masing 5 kilo gram per jiwa, setiap kali terjadi gelombang ekstrim, atau setiap kali terjadi paceklik," ungkap Budi Rahman kepada RRI di Subang, Minggu 15 Februari 2026.
Namun, lanjut dia, sejak dua tahun terakhir imi, bantuan beras tersebut terhenti hingga tahun 2025 kemarin, pihak yang juga tidak tahu alasan dihentikannya bantuan tersebut. Sehingga ketika para nelayan mengalami masa paceklik seperti yang terjadi belakangan ini, pihaknya tidak lagi menyalurkan bantuan beras yang 5 kilo gram per jiwa.
"Program bantuan tersebut, sudah tidak ada lagi, terhitung hampir dua tahun lalu, dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan tidak lagi mengeluarkan bantuan tersebut," tegasnya.
Bantuan tersebut, disebut lanjut dia, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Kemensos dan KKP. Untuk Subang sendiri sebelum program bantuan tersebut dihentikan, selalu mendapat 25 ton beras dana paceklik, yang disalurkan kepada 5 ribu nelayan Subang. Bantuan tersebut tentunya sangat donnatikan para nelayan, namun bantuan tersebut, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.
"Biasanya memang pemerintah daerah mengeluarkan cadangan beras untuk membantu 5 ribu nelayna, yang mengalami masa paceklik, dan bantuan itu sudah terhenti antara dua hingga tiga tahun terakhir ini," pungkas Budi Rahman.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....