RRI.CO.ID, Bandung - Janji Gubernur Jawa Barat untuk menurunkan 200 psikolog ke sekolah-sekolah kembali disorot setelah kasus bunuh diri pelajar terjadi di wilayah Bandung Raya. Program yang digadang-gadang sebagai solusi pencegahan krisis kesehatan mental di kalangan pelajar itu dinilai belum menunjukkan langkah konkret.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan rencananya menempatkan satu psikolog anak di setiap SMA dan SMK sederajat. Pernyataan itu disampaikan di Trans Convention Center Bandung, Jumat (18/7/2025). “Jadi ada 200 psikolog yang akan saya terjunkan ke sekolah-sekolah. Guru BK tidak cukup untuk menangani anak hari ini. Nanti setiap sekolah saya rencanakan didampingi oleh satu orang psikolog anak,” ujarnya kala itu.

Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya memutus kasus bunuh diri pelajar, termasuk insiden yang sempat terjadi di salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut. Namun memasuki awal 2026, realisasi program itu dipertanyakan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Maula Yusuf Erwinsyah, menilai hingga kini belum ada langkah nyata terkait penempatan psikolog di sekolah.

“Adapun terkait masalah isu kesehatan mental, terakhir kita dikagetkan dengan kasus meninggalnya seorang anak SMK di jembatan Pasupati beberapa hari lalu. Itu hampir sama dengan kasus anak SMK di Garut meninggal Juli 2025,” ujarnya, Sabtu 14 Februari 2026. Ia menegaskan, janji penempatan psikolog belum terealisasi meski sudah disampaikan sejak tahun lalu.

Menurut Maula, di tengah keterbatasan anggaran, langkah yang lebih realistis adalah mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK). “Di jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan untuk mengaktivasi BK di setiap sekolah. Ketimbang menyusun langkah lain termasuk penempatan psikolog, alangkah baiknya mengaktifkan guru BK, menambah keilmuan mereka bila perlu,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan posisi guru BK yang kosong segera diisi dan dilakukan standarisasi ulang agar pendekatan terhadap siswa lebih relevan dengan kondisi zaman. “Guru BK itu jangan hanya dipandang sebagai guru penghukum atau guru yang tahu setiap kesalahan. Guru BK adalah guru yang siap mendengarkan, mengayomi, tahu kondisi lemah dan krusial seluruh siswa-siswi di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Sebagai bagian dari unsur legislatif, Maula menambahkan dirinya akan terus mendorong pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan agar mengambil langkah konkret dan efisien dalam menangani persoalan kesehatan mental pelajar. “Saya sebagai bagian dari pemerintahan legislatif tentu akan selalu mendorong dan mengingatkan kepada pemerintah eksekutif, baik gubernur maupun jajaran Dinas Pendidikan, untuk segera mengambil langkah konkret dan pasti, serta efisien di tengah kondisi anggaran seperti ini,” katanya.

Kasus terbaru seorang pelajar berinisial R (17) yang meninggal dunia setelah terjun dari Flyover Pasupati, Bandung, Selasa (10/2/2026), kembali memunculkan desakan agar pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga memastikan program pencegahan krisis kesehatan mental di sekolah benar-benar berjalan. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa janji harus segera diwujudkan menjadi aksi nyata.