RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung akan menghadirkan Bangsawan Expo, akronim dari Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Kegiatan itu sebagai upaya memperkuat kesehatan hewan sekaligus menjaga ketersediaan pangan hewani di Kota Kembang.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu, 14 Februari 2026 mendatang. Acara juga akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Dalam Bangsawan Expo nanti juga ada layanan vaksin rabies gratis, pemeriksaan kesehatan hewan, serta edukasi terkait penyakit zoonosis,” ujar Gin Gin, Kamis 12 Februari 2026.

Ia menjelaskan, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan maupun hewan ternak. Sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan di Kota Bandung memiliki karakteristik tersendiri. Pasalnya, Kota Bandung tidak memiliki pasar ternak, sehingga pengawasan lebih difokuskan langsung kepada para peternak.

“Di Kota Bandung tidak ada pasar ternak, sehingga pengawasan kami lakukan langsung kepada peternak. Jika ada hewan yang masuk ke wilayah Kota Bandung, segera dilakukan deteksi dan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Selain layanan kesehatan hewan, Bangsawan Expo juga akan menjadi momentum peluncuran produk ayam khas Kota Bandung. Produk tersebut nantinya akan dibagikan kepada para peternak maupun kelompok Buruan SAE sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

“Kegiatan ini dirangkaikan dengan GPM sekaligus peluncuran produk ayam khas Kota Bandung yang akan dibagikan kepada peternak atau kelompok Buruan SAE. Ini bagian dari strategi menjaga ketersediaan pangan, khususnya pangan hewani,” tambahnya.

DKPP juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjaga stabilitas dan cadangan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di kabupaten/kota, termasuk memastikan mekanisme distribusi berjalan optimal apabila terjadi gangguan suplai.

“Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memperkuat cadangan pangan, termasuk mekanisme distribusi apabila terjadi kekurangan pasokan di kabupaten/kota. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar tetap tenang, karena secara umum ketersediaan pangan relatif cukup,” tandasnya.