RRI.CO.ID, Bandung – Tingginya angka perceraian di Kota Bandung sepanjang tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Data dari Pengadilan Agama Bandung mencatat, terdapat 5.520 perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri dan 1.599 perkara cerai talak dari pihak suami dengan Total mencapai 7.119 kasus, dengan 6.643 di antaranya sudah diputus.  

Dari berbagai faktor penyebab, persoalan ekonomi masih menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Sepanjang 2025, faktor ekonomi tercatat mencapai 1.839 kasus, berada di bawah faktor perselisihan atau pertengkaran rumah tangga yang menyentuh angka 3.459 kasus.

Menanggapai hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai tingginya angka perceraian tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ia menekankan, pendidikan, pemahaman keagamaan, hingga praktik pernikahan dini turut memperburuk kondisi.  

“Tidak sedikit kasus perceraian berawal dari pernikahan dini. Ketika pendidikan tidak bisa dilanjutkan, akhirnya menikah menjadi jalan keluar. Bahkan ada juga yang dinikahkan orang tuanya dengan harapan ada perubahan ekonomi,” ujarnya, Sabtu 7 Februari 2026.

Baca juga : Yayasan Kasih Palestina dan Beberapa NGO Bentuk IGI​

Maulana menyoroti belum adanya program khusus dari pemerintah daerah yang benar-benar fokus pada pencegahan masalah sosial. Menurutnya, kebijakan pemerintah provinsi masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik, sementara pembangunan kualitas manusia belum menjadi prioritas.  

“Kalau kita lihat arah kebijakan pemerintah provinsi saat ini, dalam RPJMD pun diakui tiga tahun pertama lebih fokus ke pembangunan infrastruktur. Itu masih sebatas bangunan, belum ke pembangunan kualitas manusianya,” jelasnya.  

Ia menambahkan, pemerintah cenderung lebih banyak bergerak setelah masalah terjadi, bukan pada upaya pencegahan sejak awal.  

“Program pencegahan agar masalah sosial seperti perceraian ini tidak terjadi, saya pikir belum ada langkah pasti atau program khusus yang dijalankan pemerintah,” tegasnya.