RRI.CO.ID, Bandung - Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut dinilai berkorelasi erat dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar, sehingga berimplikasi pada besarnya jumlah tenaga kerja dan potensi risiko ketenagakerjaan.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang besar secara otomatis meningkatkan potensi terjadinya PHK. Menurutnya, Jawa Barat memiliki karakteristik pasar kerja yang kompleks dengan berbagai risiko, sehingga ketika terjadi tekanan ekonomi, dampaknya menjadi lebih signifikan.

Selain faktor demografi, Acuviarta menyoroti perubahan kondisi sektor usaha yang turut memengaruhi tingginya angka PHK. Sektor pertanian, misalnya, sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca, sementara sektor perdagangan mengalami pergeseran pola dari konvensional ke sistem daring.

Ia juga menekankan bahwa sektor industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki merupakan penyerap tenaga kerja lokal terbesar di Jawa Barat. Namun, sektor-sektor tersebut saat ini menghadapi berbagai tekanan, termasuk kebijakan moratorium perizinan yang dinilai memiliki implikasi terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Acuviarta menambahkan bahwa proses alih profesi bagi pekerja yang terdampak PHK tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap tenaga kerja memiliki keahlian dan latar belakang usia yang berbeda, sehingga membutuhkan masa transisi dan penyesuaian keterampilan sebelum dapat beralih ke sektor lain.

Sebagai langkah solusi, ia mendorong pelaku usaha untuk melaporkan data ketenagakerjaan secara akurat dan berkelanjutan agar kondisi pekerja dapat dipetakan dengan jelas. Menurutnya, data mengenai usia, keahlian, dan arah penempatan tenaga kerja penting sebagai dasar penentuan langkah penanganan PHK yang lebih tepat dan terukur.