RRI.CO.ID, Bandung – Kota Bandung kembali menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan saat libur panjang. Lonjakan kunjungan dari berbagai daerah ini memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi, khususnya sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner.

Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah wisatawan juga menghadirkan sejumlah tantangan perkotaan yang perlu diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, setidaknya terdapat empat isu utama yang menjadi perhatian pemerintah kota setiap kali terjadi lonjakan kunjungan wisata. Dua di antaranya yang paling krusial adalah kemacetan lalu lintas dan persoalan parkir, yang menurutnya saling berkaitan erat.

“Kemacetan paling dahsyat itu terjadi di pintu-pintu masuk Kota Bandung, baik dari arah utara, selatan, maupun timur. Begitu masuk ke dalam kota sebenarnya relatif lancar, tetapi masalahnya ada pada parkir,” ujar Farhan, Jumat 9 Januari 2026.

Baca juga : Bobotoh Diminta Jaga Ketertiban Laga Persib vs Persija

Ia menjelaskan, keterbatasan lahan parkir di kawasan wisata membuat kendaraan wisatawan kerap memanfaatkan badan jalan. Kondisi tersebut memicu maraknya parkir liar yang pada akhirnya mempersempit ruas jalan dan memperparah kemacetan, terutama di kawasan destinasi wisata populer.

Menurut Farhan, upaya penertiban parkir liar yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat sementara dan insidental. Hal ini membuat pelanggaran kembali terjadi setelah operasi penertiban selesai.

“Operasi parkir liar itu seperti mengusir nyamuk, diusir sebentar, tidak lama datang lagi,” tuturnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan fasilitas park and ride dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Fasilitas tersebut direncanakan hadir di sekitar 17 ruas jalan utama yang selama ini menjadi pusat aktivitas dan tujuan wisata.

Skema ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di pusat kota dengan mendorong wisatawan untuk memarkir kendaraan di titik tertentu dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum atau angkutan pengumpan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sektor perparkiran. Farhan menyebutkan, potensi ekonomi dari sektor ini cukup besar, bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp80 miliar per tahun jika dikelola secara profesional dan terintegrasi.

Di luar persoalan lalu lintas dan parkir, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Farhan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi terjadinya krisis sampah ketiga dalam setahun terakhir, yang diperkirakan bisa terjadi pada pertengahan Januari.

“Kami sekarang sedang deg-degan. Kalau hitungan normal, pada 12 Januari bisa terjadi krisis sampah lagi,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bandung tengah menyiapkan pola pengelolaan sampah yang lebih terfokus pada penanganan di tingkat kewilayahan, khususnya di area pemukiman. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada titik-titik pengolahan sampah utama serta mencegah penumpukan volume sampah saat aktivitas kota meningkat.

“Saya berharap pendekatan di kewilayahan bisa mengurangi tekanan di titik-titik pengolahan sampah dan mencegah penumpukan volume sampah,” tandasnya.