KBRN, Bandung; Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor LPP RRI Bandung, Jawa Barat, pada masa persidangan I tahun sidang 2025–2026, Selasa (9/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menekankan pentingnya optimalisasi anggaran serta percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan RRI.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk RRI secara nasional harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung digitalisasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prioritas agar RRI mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta menjawab tantangan industri penyiaran yang semakin kompetitif.

“Kalau anggaran kan kita sudah setuju kemarin ada Rp1 triliun untuk RRI seluruh Indonesia. Saya yakin ini tidak terlalu akomodatif. Kalau dibilang kurang ya pasti kurang, kalau dibilang kecil ya tidak terlalu kecil. Jadi bagaimana kita menggunakan anggaran yang ada ini untuk bisa seoptimal mungkin, yang tentunya kita prioritasnya ke mana, Ke digitalisasi,” ujar Novita di RRI Bandung, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, Novita menyampaikan bahwa DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi baru terkait penyiaran pada tahun 2026. Regulasi tersebut akan mengakomodasi kebutuhan RRI, mulai dari penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, promosi, hingga kerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga : Komisi VII DPR RI Dorong RRI Terus Berinovasi

“Ini bagian dari upaya menyerap aspirasi dari RRI Bandung untuk nantinya kita formulasikan ke dalam rancangan undang-undang penyiaran. Harapannya, RRI tidak hanya besar untuk RRI, tapi juga besar untuk bangsa,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa peran RRI tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, melainkan juga harus hadir di wilayah-wilayah yang belum memiliki stasiun RRI. Kerja sama dengan radio lokal dinilai penting agar informasi dan edukasi dari RRI bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan mengedepankan kearifan lokal.

“RRI harus bekerja sama dengan pemda dan radio-radio lokal. Dengan begitu, siarannya bisa digemakan secara luas, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat identitas daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke platform digital dibandingkan mendengarkan siaran radio konvensional. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda lagi.

" Ke depan, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan RRI, termasuk melalui pembahasan lanjutan bersama Direksi RRI di tingkat pusat. Fokusnya, memastikan bahwa lembaga penyiaran publik ini tetap relevan, adaptif, dan mampu menjadi media edukasi sekaligus perekat bangsa di tengah dinamika era digital," tandasnya.