Menjelang Porprov,KONI Jabar Diminta Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Anggaran

RRI.CO.ID, Bandung - Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, berbagai persoalan menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh KONI Jawa Barat bersama seluruh cabang olahraga (cabor). Persiapan menuju pesta olahraga terbesar tingkat provinsi itu dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknis pertandingan, tetapi juga menyangkut kepastian dukungan anggaran agar proses pembinaan atlet tetap berjalan optimal.

Penasehat KONI Jawa Barat dan juga menjabat sebagi Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Jawa Barat, Rudi Kadarisman, menegaskan bahwa Porprov memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pembinaan olahraga prestasi. Menurutnya, Porprov merupakan ajang multi-event terbesar di tingkat provinsi yang menjadi wadah lahirnya atlet-atlet potensial menuju tingkat nasional.

"Porprov adalah PON dalam skala provinsi. Ini merupakan pesta olahraga masyarakat Jawa Barat yang menjadi bagian penting dari pembinaan atlet secara berjenjang. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berjalan," ujar Rudi Selasa 7 Juli 2026.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Porprov bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan amanat pembinaan olahraga yang telah diatur dalam sistem keolahragaan nasional. Melalui kompetisi tersebut, atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota akan diseleksi untuk dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON).

Menurut Rudi, setiap penyusunan anggaran Porprov selama ini selalu dilakukan melalui proses perencanaan yang matang dan terukur. Kebutuhan anggaran dihimpun dari seluruh cabang olahraga, kemudian dikaji secara menyeluruh oleh KONI Jawa Barat agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.

"KONI selalu menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil dari masing-masing cabang olahraga. Semua dibedah dan dihitung agar penggunaannya efektif serta terukur," katanya.Selasa 7 Juli 2026.

Namun demikian, ia mengakui usulan anggaran sekitar Rp105 miliar pada akhirnya hanya memperoleh alokasi sekitar Rp20 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang juga terjadi di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Kita harus memahami bahwa pemotongan anggaran tidak hanya terjadi di KONI. Hampir semua sektor pemerintahan mengalami penyesuaian karena kondisi fiskal nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan," jelasnya.

Meski menerima kenyataan tersebut, Rudi menilai persoalan yang lebih mengkhawatirkan justru belum terealisasinya anggaran yang telah dialokasikan. Keterlambatan pencairan dana dinilai berpotensi mengganggu berbagai tahapan persiapan menuju Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Ia mengatakan, keterlambatan tersebut dapat berdampak terhadap operasional organisasi, kebutuhan biaya pembinaan, Biaya Operasional Kepengurusan (BOK), hingga kesiapan daerah-daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov.

"Kalau anggaran yang sudah disetujui belum juga turun hingga sekarang, tentu menjadi hambatan bagi seluruh program yang sudah disusun. Padahal waktu pelaksanaan semakin dekat," ujarnya.

Rudi berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan komunikasi antara KONI Jawa Barat dan pemerintah daerah harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru, terlebih dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Jangan sampai persoalan anggaran ini dibawa ke ranah politik. Yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik dan penyelesaian secara profesional," tegasnya.

Ia juga mendorong KONI Jawa Barat segera mengundang seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memudahkan seluruh pemangku kepentingan menyusun berbagai alternatif solusi apabila pencairan anggaran masih mengalami keterlambatan.

"Harus ada Plan A, Plan B, sampai Plan C. Semua cabor diajak berdiskusi agar mengetahui kondisi riil dan bersama-sama mencari solusi terbaik," katanya.

Rudi menambahkan, sebagian besar cabang olahraga sebenarnya telah memiliki pengalaman menghadapi keterbatasan anggaran. Banyak pengurus cabor yang mampu melakukan berbagai langkah efisiensi sehingga program pembinaan atlet tetap berjalan sesuai target meskipun dengan dukungan dana yang terbatas.

Sementara itu, pembinaan atlet menuju Porprov saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota melalui program pemusatan latihan daerah (Pelatda). Menurut Rudi, kondisi tersebut membuat beban pembinaan lebih banyak berada di tingkat daerah dibandingkan pengurus provinsi.

"Atlet sekarang dibina oleh kabupaten dan kota masing-masing. Mereka yang menjalankan program Pelatda untuk menghadapi Porprov," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui banyak KONI daerah juga mengalami persoalan serupa akibat pemotongan anggaran. Bahkan, terdapat daerah yang hanya mampu mengirim atlet-atlet yang dinilai memiliki peluang besar meraih medali, sedangkan atlet lainnya harus mengikuti pertandingan dengan pembiayaan mandiri.

"Situasi seperti ini memang tidak ideal, tetapi menjadi kenyataan yang harus dihadapi bersama. Yang terpenting, pembinaan tidak berhenti dan atlet tetap memiliki kesempatan untuk bertanding," katanya.

Rudi menyatakan optimistis KONI Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Budiana beserta jajaran pengurus mampu menemukan solusi terbaik. Ia meyakini komunikasi yang terbuka, semangat gotong royong, serta komitmen seluruh cabang olahraga akan menjadi modal utama agar Porprov Jawa Barat 2026 tetap terlaksana dengan baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

"Saya percaya KONI Jawa Barat memiliki pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Solusinya selalu ada. Yang penting kita tetap bergerak, terus berkomunikasi, dan jangan menghentikan pembinaan atlet hanya karena persoalan anggaran,"ungkap Rudi.

Rudi menilai kepastian pencairan anggaran menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan olahraga prestasi. Menurutnya, apabila hingga mendekati pelaksanaan Porprov 2026 anggaran yang telah dialokasikan belum juga direalisasikan, masyarakat akan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah, khususnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dalam mendukung penyelenggaraan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Keterlambatan pencairan anggaran tidak hanya berdampak pada persiapan teknis penyelenggaraan Porprov, tetapi juga dapat memunculkan anggapan bahwa pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap dunia olahraga. Padahal, Porprov merupakan ajang strategis yang tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi sarana pemersatu masyarakat Jawa Barat melalui nilai-nilai kebudayaan, kebersamaan, emosional, dan persaudaraan antar kabupaten dan kota. "Kalau anggaran tidak segera direalisasikan, tentu publik bisa menilai bahwa pemerintah belum cukup peka terhadap pentingnya pembangunan olahraga. Padahal Porprov adalah ajang pemersatu masyarakat Jawa Barat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan," ujarnya.

Meski demikian, Rudi tetap optimistis Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Ia meyakini pemerintah memahami pentingnya menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi agar seluruh tahapan persiapan Porprov dapat berjalan sesuai jadwal.

"Saya yakin pemerintah daerah memahami kebutuhan olahraga prestasi seperti orang tua yang mengerti kebutuhan anak-anaknya. Karena itu saya berharap anggaran yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan sehingga pembinaan atlet tetap berjalan dengan baik dan pelaksanaan Porprov 2026 dapat berlangsung sukses sesuai harapan seluruh masyarakat olahraga Jawa Barat. Saya yakin anggaran itu akan segera direalisasikan, karena itulah parameter komitmen pemerintah terhadap kemajuan olahraga di Jawa Barat," pungkas Rudi.