RRI.CO.ID, Bandung - NPCI Kota Bandung memastikan akan memperketat pengawasan terhadap keikutsertaan atlet dalam ajang Peparda VII tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh peserta benar-benar merupakan atlet disabilitas sesuai ketentuan.

Ketua NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, menegaskan bahwa proses klasifikasi akan dilakukan secara ketat bersama pihak NPCI Jawa Barat. Selain itu, tim klasifikasi dari Kota Bandung juga akan dilibatkan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Ya, akan kita klasifikasi dengan Jawa Barat, kita akan kasih masukan dan kita juga akan memasukkan tim klasifikasi dari kita untuk mengawasi itu,” ujar Yadi,Kamis 23 April 2026.

Ia menjelaskan, sebenarnya mekanisme untuk membedakan atlet disabilitas dan non-disabilitas sudah cukup jelas. Setiap atlet harus memiliki riwayat medis maupun latar belakang pendidikan khusus sebagai dasar klasifikasi.

“Kalau yang disabilitas itu kan ada riwayat dokternya, ada riwayat SLB atau tidak. Jadi kalau tiba-tiba lolos klasifikasi tanpa dasar itu tidak bisa,” katanya.

Menurutnya, apabila sistem klasifikasi dijalankan dengan benar, potensi kecurangan dapat diminimalisir. Ia menilai, selama prosedur berjalan sesuai aturan, atlet non-disabilitas tidak akan bisa masuk ke dalam kompetisi disabilitas.

“Kalau mekanisme dijalankan dengan baik, tidak akan ada yang umum masuk ke disabilitas,” tegasnya.

Namun demikian, Yadi mengakui terdapat kategori yang cukup rawan terhadap potensi penyalahgunaan, yakni pada klasifikasi disabilitas netra. Hal ini karena kondisi tertentu seperti low vision sulit terdeteksi secara kasat mata.

“Yang rawan itu di klasifikasi netra, terutama B2 dan B3. Karena itu tidak kelihatan, bisa saja seseorang mengaku tidak bisa melihat,” ungkapnya.

Berbeda dengan disabilitas fisik yang mudah diidentifikasi, kategori netra membutuhkan verifikasi lebih mendalam. Oleh karena itu, NPCI Kota Bandung akan menetapkan standar pemeriksaan ketat melalui lembaga medis resmi.

“Kita akan tetapkan harus mengantongi hasil dari rumah sakit seperti JEC di Jakarta yang punya klasifikasi internasional,” jelas Yadi.

Terkait jadwal pelaksanaan Peparda VII, ia menyebut saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Pengurus Besar. Terdapat dua opsi waktu pelaksanaan yang tengah dipertimbangkan.

“Kita ada dua opsi, pertengahan November atau akhir November. Mungkin pertengahan Mei sudah diumumkan secara pasti,” katanya.

Sementara itu, terkait penunjukan Kota Bandung sebagai tuan rumah, Yadi mengakui prosesnya terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Awalnya, tuan rumah Peparda VII direncanakan di Kabupaten Indramayu sebelum akhirnya dialihkan.

“Awalnya memang di Indramayu, tapi karena kesiapan dianggap kurang, akhirnya dialihkan ke Kota Bandung pada Februari lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat persiapan menjadi lebih menantang, terutama dari sisi pendanaan. Anggaran penyelenggaraan masih bergantung pada skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

“Kalau ditunjuk dari awal mungkin masuk anggaran murni, tapi sekarang masih di ABT. Itu yang menjadi tantangan,” ucapnya.

Meski menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, NPCI Kota Bandung tetap optimistis dapat menyelenggarakan Peparda VII dengan baik. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan.

“Dengan komitmen kuat dari NPCI dan Pemerintah Kota Bandung, insyaallah penyelenggaraan Peparda akan berjalan sesuai harapan,” tandas Yadi.