RRI.CO.ID, Bandung - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, menegaskan pentingnya kesiapan Kota Bandung sebagai tuan rumah Peparda. Ia menilai, posisi Bandung memiliki tantangan tersendiri dibandingkan daerah lain, terutama dari sisi kapasitas dan ekspektasi penyelenggaraan.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja audiensi bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung di ruang rapat DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi No. 30, Rabu, 8 April 2026. Dalam forum tersebut, berbagai aspek kesiapan menjadi sorotan utama.

“Saya hendak dari Pak Wali juga untuk kesiapan sebagai tuan rumah Kota Bandung. Tentu berbeda dengan kota kabupaten yang lainnya,” ujar Iman dalam keterangannya.

Menurutnya, kondisi anggaran saat ini tengah mengalami efisiensi yang cukup signifikan. Kendati demikian, hal itu tidak boleh menjadi hambatan dalam menyukseskan ajang olahraga disabilitas tingkat daerah tersebut.

“Secara anggaran kita juga baru dapat efisiensi ekstrem. Tapi mudah-mudahan dengan anggaran yang ada bisa dimaksimalkan. Pasti akan selalu kurang,” ungkapnya.

Iman menekankan, pembiayaan kegiatan tidak bisa hanya bergantung pada APBD semata. Ia mendorong agar pemerintah membuka peluang pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Makanya saya dorong APBD Kota Bandung itu bukan hanya satu sumber untuk kegiatan ini. Bisa pola sponsorship, kemitraan, ada CSR,” katanya.

Ia menilai keterlibatan sektor swasta menjadi peluang besar, khususnya dalam mendukung cabang olahraga tertentu di bawah naungan NPCI. Perusahaan dinilai dapat berperan sebagai sponsor tanpa harus mencakup seluruh cabang olahraga.

“Bisa saja ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ditawari, lalu terketuk hatinya. Mereka bisa menjadi sponsor tunggal, mungkin tidak harus semua cabang olahraga, cabang tertentu saja,” jelasnya.

Selain itu, Iman juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi atlet secara lebih luas. Dari total 17 cabang olahraga yang dipertandingkan, saat ini baru 12 cabang yang menjadi unggulan, sementara lima cabang lainnya belum tergarap optimal.

“Tadi dari 17 cabang olahraga itu mereka unggul di 12 cabang. Lima cabangnya belum tersedia, padahal mungkin saja ada warga Kota Bandung yang punya potensi,” tuturnya.

Ia menambahkan, penjaringan atlet perlu dilakukan lebih terbuka dengan menyasar masyarakat yang belum teridentifikasi. Menurutnya, potensi atlet bisa saja tersembunyi di tengah masyarakat dan belum mendapatkan ruang.

“Kenapa tidak diajak ketika memenuhi kualifikasi. Bisa saja ada warga yang punya hobi tertentu di cabang tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iman mengungkapkan bahwa mayoritas atlet berasal dari kalangan menengah ke bawah. Namun demikian, peran keluarga dinilai sangat penting dalam mendorong prestasi atlet di berbagai cabang olahraga.

“Mayoritas memang menengah ke bawah, tapi bisa saja ada orang tua yang peduli dan mendorong keluarganya berprestasi di cabang tertentu. Makanya jangan dipikirkan sendiri, kita berharap saling kolaborasi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Peparda tidak hanya berbicara soal pertandingan olahraga. Pemerintah Kota Bandung memiliki berbagai program sosial yang dapat diintegrasikan untuk mendukung kesejahteraan atlet dan keluarganya.

“Kita tidak hanya bicara pertandingan. Kota Bandung punya program lain seperti jaminan kesehatan UHC, pendidikan, asuransi pekerja informal, hingga bantuan pangan. Ini kolaborasi lintas kedinasan,” jelasnya.

Di sisi lain, Iman mengakui adanya perbedaan kapasitas anggaran dengan daerah lain seperti Bekasi dan Kabupaten Bogor. Meski demikian, ia memastikan Bandung tetap memprioritaskan keseimbangan antara penyelenggaraan event dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Bekasi dan Kabupaten Bogor punya anggaran luar biasa. Tapi Bandung juga punya prioritas, seperti UHC yang nilainya besar dan tidak boleh hilang. Hibah juga harus dipahami bukan satu-satunya sumber. Kalau PAD meningkat dan ekonomi baik, tidak ada alasan untuk tidak mendukung lembaga melalui jalur hibah,” tandasnya.