RRI.CO.ID, Bandung - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat hingga kini belum menerima rekomendasi atau persetujuan resmi dari Pengurus Besar (PB) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) terkait permohonan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) Pengurus Provinsi (Pengprov) PSTI Jawa Barat. Padahal, rencana Musprov PSTI Jabar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Wakil Ketua I KONI Jawa Barat, Ir. Andrian Tejakusuma, menjelaskan bahwa secara mekanisme, pelaksanaan Musprov harus melalui tahapan yang jelas dan berjenjang. Pengprov terlebih dahulu meminta rekomendasi dari KONI Jabar, kemudian mengajukan permohonan persetujuan kepada PB PSTI sebagai induk organisasi di tingkat nasional.

“Mekanismenya kan begitu. Permohonan pengajuan Musprov harus mendapatkan rekomendasi dari KONI Jawa Barat, lalu disampaikan ke PB PSTI. Nah, terkait rencana Musprov hari Sabtu ini, kami masih menunggu rekomendasi atau persetujuan dari PB PSTI,” ujar Andrian, Kamis 15 Januari 2026).

Baca Juga: Kejutan Pecatur Junior Warnai Percasi–Scua Fide Rated

Andrian menegaskan, kehadiran dan pengakuan KONI Jawa Barat dalam Musprov sangat bergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari PB PSTI. “Kalau PB PSTI memberikan rekomendasi, Musprov jalan dan kami hadir. Tapi kalau tidak ada rekomendasi dari PB, maka KONI Jabar tidak akan hadir di Musprov PSTI Jabar,” tegasnya.

Terkait rekomendasi dari KONI Jawa Barat sendiri, Andrian memastikan pihaknya telah menerbitkannya. Hal itu dilakukan karena masa kepengurusan Pengprov PSTI Jabar dinilai telah jatuh tempo dan sebelumnya juga telah mendapatkan perpanjangan.

“Rekomendasi dari kami sudah keluar dan tidak ada masalah. Kepengurusannya sudah jatuh tempo, jadi kami mendukung pelaksanaan Musprov,” katanya.

Ia menjelaskan, rekomendasi KONI Jabar tersebut digunakan Pengprov PSTI Jabar sebagai syarat administratif untuk mengajukan permohonan persetujuan Musprov kepada PB PSTI. “Itu memang syarat yang harus ditempuh sesuai mekanisme organisasi,” ucap Andrian.

Meski demikian, Andrian mengingatkan bahwa jika Musprov tetap dilaksanakan tanpa persetujuan PB PSTI, maka hasilnya tidak akan diakui. “Di akhir, kalau Musprov tetap dilaksanakan tanpa persetujuan PB PSTI, maka KONI Jawa Barat juga tidak akan mengakui kepengurusan Pengprov PSTI yang dihasilkan,” ujarnya menegaskan.

Menurutnya, langkah paling ideal adalah menunggu hingga persetujuan PB PSTI benar-benar diterbitkan. Ia menyebut hingga saat ini KONI Jabar belum menerima tembusan rekomendasi tersebut. “Kami sudah menanyakan ke Ketua Umum PSTI Jabar, katanya permohonan sudah diajukan ke PB, tapi jawabannya belum turun dan kami juga belum menerima tembusannya,” katanya.

Andrian menegaskan, Musprov tanpa kehadiran dan persetujuan PB PSTI secara organisasi tidak sah. “Musprov itu harus dihadiri PB PSTI. Semua cabang olahraga harus patuh kepada PB-nya, tapi juga taat pada KONI Jawa Barat. Pengprov itu di daerah punya dua rujukan, PB atau PP dan KONI Jabar. Dua-duanya harus diikuti,” ungkapnya.