Sambangi Deltamas, DPR RI Soroti Fenomena Premanisme di Kawasan Industri

RRI.CO.ID, Bandung – Komisi VII DPR RI menyoroti persoalan keamanan, termasuk praktik premanisme yang masih ditemukan di sejumlah kawasan industri. Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu masukan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Hal itu disampaikan Evita seusai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Greenland International Industrial Center (GIIC) Deltamas, Kabupaten Bekasi, Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan itu dilakukan guna mematangkan persiapan RUU Industri yang dinaungi dan digodok Komisi VII DPR RI.

Menurut Evita, pengamanan kawasan industri tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab pengelola. Pemerintah daerah dan kepolisian juga perlu terlibat dalam menciptakan kondisi keamanan di kawasan industri.

"Tadi kan sudah dibicarakan memang salah satu masalah di kawasan industri masih banyak, kita nggak bisa menutup mata, masih banyaknya premanisasi dan lainnya," ujar Evita.

Ia mengatakan, pengelola kawasan industri telah memiliki langkah untuk menghadapi persoalan keamanan. Namun, menurutnya, pembagian tanggung jawab antarpihak termasuk pengelola kawasan dan pemangku kebijakan daerah tetap perlu diperjelas melalui regulasi.

Evita menilai kawasan industri memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk melalui pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk memastikan aktivitas industri berjalan aman.

"Pengamanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada si kawasan industri saja, karena ini juga harus menjadi tanggung jawab daripada pihak-pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan lain-lain," katanya.

Menurut Evita, persoalan keamanan perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan kepolisian. Ia menyebut keamanan menjadi salah satu aspek yang perlu dibahas dalam RUU Kawasan Industri, bersama sejumlah persoalan lain seperti pendidikan, penyerapan tenaga kerja lokal, sumber daya air, dan listrik.

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke GIIC Deltamas untuk mendapatkan masukan langsung dari pengelola kawasan dan sejumlah pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan RUU Kawasan Industri. RUU ini nantinya ia pastikan akan disusun secara matang dengan memprioritaskan kesejahteraan semua pihak.