RRI.CO.ID,Bandung - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) memegang peran sentral dalam mengurai berbagai hambatan atau bottleneck pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum kepemimpinan strategis kepada Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Seskoad di Markas Seskoad, Kota Bandung, Rabu 5 Agustus 2026.

Kegiatan pembekalan tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, didampingi jajaran Pejabat Utama Seskoad. Sebelum mengisi materi, Jenderal (Purn.) Dudung yang didampingi sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Utama KSP juga menyempatkan diri meninjau Museum serta Perpustakaan Seskoad.

Dalam pemaparannya, Dudung menjelaskan KSP bertugas memastikan setiap arahan Presiden diterjemahkan secara nyata, dilaksanakan secara konsisten, dipantau perkembangannya, hingga diselesaikan apabila menghadapi kendala di lapangan. Kebuntuan akibat ego sektoral antar-lembaga menjadi salah satu fokus utama yang dituntaskan oleh KSP.

“Tugas KSP adalah menyelesaikan persoalan, baik perselisihan antar-kementerian, antar-menteri dengan wakil menteri, menteri dengan bupati atau gubernur, hingga persoalan antara perusahaan maupun masyarakat dengan kementerian,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023 tersebut mencontohkan keberhasilan KSP mengurai sengketa gas PGN di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang sempat mangkrak bertahun-tahun. Dengan mengumpulkan jajaran direksional, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, masalah tersebut berhasil dituntaskan dalam waktu singkat.

Tak hanya itu, KSP bergerak cepat mengatasi ancaman krisis listrik di Pulau Jawa akibat tersendatnya pasokan batu bara, serta memediasi hambatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah. Di sektor energi dan agraria lain, KSP memfasilitasi kendala lahan minyak di Bojonegoro, persoalan lahan tebu petani di Way Kanan, hingga akselerasi pembangunan Tol Sumsel–Jambi.

Langkah tegas juga dilakukan KSP dalam mengurai kendala ekspor mineral ikutan Logam Tanah Jarang (LTJ) akibat perbedaan penafsiran aturan. Purnawirawan Jenderal kelahiran Bandung ini mengumpulkan seluruh pihak terkait, termasuk Bareskrim dan Kejaksaan, untuk mengambil keputusan bersama demi mengamankan devisa dan lapangan kerja.

“Saya katakan: 'Tanda tangan semua di sini, kita tanggung jawab bersama.' Sekarang proses ekspor sudah berjalan. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu sampai ke meja Presiden,” tegas Jenderal (Purn.) Dudung yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) tersebut.

Dudung berpesan agar perwira Seskoad menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan, berimajinasi, dan berinovasi. Ia menekankan bahwa ilmu Olah Yudha serta Proses Pengambilan Keputusan Militer di Seskoad sangat relevan untuk diaplikasikan dalam mengurai kompleksitas persoalan bangsa.