RRI.CO.ID, Bandung - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax kembali menjadi sorotan publik. Pengamat Ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri, Deni Rizky, menilai kebijakan ini berpotensi melahirkan orang miskin baru jika tidak diantisipasi dengan langkah yang matang.

Menurutnya, lonjakan harga yang terjadi secara mendadak dan signifikan akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta memicu inflasi. Deni menjelaskan, kenaikan harga BBM kali ini bukanlah hal yang tiba-tiba.

Pemerintah sebenarnya sudah menahan harga cukup lama dengan menanggung subsidi besar. Namun, keputusan menaikkan harga pada tengah malam tetap menimbulkan kejutan bagi masyarakat. “Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat harus lebih jelas. Jangan sampai kebijakan yang sensitif ini menimbulkan gejolak sosial,” ujarnya saat diwawancarai RRI, Kamis 11 Juni 2026.

Ia menyoroti kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Menurutnya, lonjakan Rp3.950 sekaligus terlalu tinggi dan akan mendorong masyarakat beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. “Ketika orang menengah beralih ke Pertalite, beban fiskal pemerintah akan semakin besar karena subsidi yang harus ditanggung meningkat,” kata Deni.

Selain itu, dampak kenaikan BBM juga akan terasa pada harga kebutuhan pokok. Deni menilai, efek domino dari kenaikan BBM akan memicu inflasi yang lebih tinggi. “Sekarang inflasi masih terkendali, tapi dengan kenaikan ini, harga-harga akan merangkak naik. Ini bisa memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Deni menegaskan, kebijakan kenaikan harga BBM harus mempertimbangkan kondisi geopolitik dan nilai tukar rupiah yang masih rentan. “Rupiah kita masih belum stabil. Ditambah faktor eksternal, kenaikan BBM bisa memperbesar risiko inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menaikkan harga terlalu tinggi sekaligus. “Kalau kenaikan hanya Rp500 sampai Rp1.000 masih bisa ditoleransi. Tapi kalau langsung Rp3.000, itu akan menekan masyarakat dan membuka peluang lahirnya orang miskin baru,” tegas Deni.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar anggaran dari program-program prioritas yang tidak mendesak dialihkan untuk menahan kenaikan harga BBM. “Subsidi bisa diambil dari anggaran lain. Pemerintah harus berani menunda program yang tidak terlalu urgent demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Deni berharap pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. “Kalau tidak diturunkan, beban fiskal akan semakin berat dan masyarakat akan semakin tertekan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.

Berita ini menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bukan sekadar isu fiskal, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Tanpa langkah antisipasi yang tepat, kebijakan ini berpotensi memperluas jurang kemiskinan di Indonesia.