RRI.CO.ID, Bandung - Ketegangan di Timur Tengah antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran semakin memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Kang Aher), menegaskan bahwa sikap Pemerintah Indonesia kini benar-benar dipertaruhkan, baik dalam ranah diplomasi internasional maupun dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kang Aher menekankan pentingnya langkah tegas pemerintah untuk mendorong penghentian perang. “Kita berharap pemerintah segera meminta lembaga internasional, baik itu OKI, Liga Arab, PBB, maupun forum lain, mengambil tindakan menghentikan perang. Karena menghentikan perang berarti menyelamatkan manusia seluruh dunia,” ujarnya saat diwawancarai di Bandung, Selasa 17 Maret 2026.

Ia mengingatkan, gengsi politik tidak boleh menjadi penghalang dalam upaya perdamaian. “Kalau ada yang menganggap menghentikan peperangan itu kalah, jangan gengsi. Ini urusan kemanusiaan, keselamatan sedunia,” tegasnya.

Selain aspek kemanusiaan, Kang Aher menyoroti dampak besar konflik terhadap perekonomian dunia. Ia menjelaskan, sekitar 25 persen distribusi gas dan minyak bumi dunia melewati Selat Hormuz, yang kini menjadi titik pertikaian. “Dampaknya sudah terasa. Harga BBM dunia pernah menembus di atas 100 dolar per barel. Indonesia sebagai negara yang bukan lagi produsen minyak tentu sangat terdampak,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyiapkan antisipasi, termasuk mendorong penghematan energi di dalam negeri. “Tidak salah kalau pemerintah meminta masyarakat hemat energi. Mudah-mudahan saat penghematan terjadi, kondisi impor energi dari Timur Tengah kembali normal,” tambahnya.

Kang Aher juga menyoroti komunikasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang mulai mengevaluasi efektivitas forum internasional, termasuk BOP. “Ada pernyataan kemerdekaan Palestina yang sudah bagus. Tapi kalau forum itu tidak bermanfaat bagi penyelesaian perang Gaza, tidak salah kalau tuntutan masyarakat agar Indonesia keluar dari BOP dipertimbangkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal sikap pemerintah agar lebih tegas dalam memperjuangkan perdamaian dan melindungi kepentingan nasional. “Sikap pemerintah harus jelas, karena ini menyangkut kemanusiaan sekaligus kepentingan strategis bangsa,” tutup Kang Aher.