‎Ia menilai Kota Bandung memiliki modal kuat berupa jejaring perguruan tinggi besar serta jumlah mahasiswa yang melimpah, sehingga berpotensi menjadi motor penggerak perubahan perilaku dan sistem pengelolaan sampah.

‎“Kampus memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF, sampai rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Jadi tidak membebani APBD,” ujar Brian saat berkunjung ke Balai Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2026.

‎Menurutnya, pendekatan kolaboratif berbasis kampus jauh lebih efisien dibandingkan pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang dapat menelan biaya Rp2–3 triliun per unit. Dengan model ini, solusi yang dihadirkan lebih kontekstual, terukur, dan sesuai kebutuhan lapangan.

‎Brian menjelaskan, skema yang dirancang meliputi pemetaan kebutuhan infrastruktur pengolahan sampah, penyusunan kajian model bisnis, edukasi masyarakat, hingga penerjunan mahasiswa melalui KKN tematik di berbagai wilayah. Program ini juga akan melibatkan pemerintah pusat, Pemkot Bandung, serta unsur TNI-Polri untuk memperkuat pengawasan, khususnya di sektor horeka (hotel, restoran, kafe) dan pasar tradisional.

‎Langkah penegakan hukum (gakum) juga disiapkan, disertai pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh dalam pengelolaan sampah.

‎“Kita jadikan Bandung panggung percontohan nasional. Tahun ini kita keroyok bersama,” tegasnya.

‎Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan lima daerah sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi kampus dan pemerintah daerah, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.

‎Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan bahwa timbulan sampah di Kota Bandung saat ini mencapai 1.507,85 ton per hari. Sekitar 60 persen di antaranya berasal dari rumah tangga, dengan dominasi sampah organik berupa sisa makanan dan daun.

‎Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang benar-benar terkelola dipilah, diolah, dan dimanfaatkan baru sekitar 21,63 persen. Sisanya masih mengalir ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau tercecer di lingkungan.

‎“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” ucapnya.

‎Ia juga menyoroti praktik pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan serta adanya dugaan keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan tidak resmi. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan teknologi, tetapi memerlukan perubahan perilaku dan penguatan pengawasan.

‎Sebagai solusi di sektor hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Hingga kini, sebanyak 1.597 petugas telah direkrut masing-masing satu orang di setiap RW.

‎Petugas Gaslah bertugas mengetuk pintu rumah warga untuk mengedukasi pemilahan sampah sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.

‎Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital secara real-time. Sistem tersebut juga menjadi indikator kinerja camat dan lurah di masing-masing wilayah.

‎“Tanpa rekayasa sosial dan enforcement, tidak akan selesai. Hulu harus beres dulu,” katanya.

‎Pemkot Bandung juga mengintegrasikan sejumlah program lingkungan seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen digunakan untuk dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola.

‎“Inilah sirkular Bandung Utama. Kita bangun budaya, bukan hanya teknologi,” katanya.

‎Saat ini, rata-rata warga Bandung menghasilkan 0,58 kilogram sampah per hari. Pemkot menargetkan angka tersebut ditekan hingga di bawah 0,4 kilogram per orang per hari.

‎“Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” tandasnya.