RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi program perumahan rakyat melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau di Kota Bandung.

‎

‎Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memuji langkah cepat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang dinilai sigap membangun kolaborasi lintas level pemerintahan demi merealisasikan program tersebut.

‎

‎“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” ujar Maruarar, Minggu 15 Februari 2026.

‎‎Menurutnya, pembangunan Rusunami tidak akan sepenuhnya berjalan tanpa tantangan. Berbagai aspek seperti ketersediaan lahan, kesiapan regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan membutuhkan koordinasi matang antarinstansi. Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat direalisasikan dengan komitmen dan tata kelola yang baik.

‎

‎“Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tegasnya.

‎

‎Maruarar menjelaskan, program Rusunami tidak hanya difokuskan di satu titik pembangunan. Pemerintah tengah menyiapkan beberapa lokasi potensial lain, salah satunya di kawasan Cimincerang, Bandung Timur. Konsep pengembangan di beberapa wilayah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan hunian layak sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai penjuru kota.

‎

‎Terkait target waktu, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah saat ini tengah merampungkan perencanaan menyeluruh. Mulai dari penyusunan tata kelola, finalisasi regulasi, skema pembiayaan, hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Kepastian detail program dijanjikan akan diumumkan dalam dua pekan ke depan.

‎

‎“Mudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” katanya.

‎

‎Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap Kota Bandung dapat memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi dalam tahap awal program. Ia menegaskan, skema yang dirancang berbasis kepemilikan (hak milik), bukan relokasi, sehingga tidak ada unsur pemaksaan terhadap warga.

‎

‎“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” katanya.

‎

‎Ia menambahkan, pembiayaan kepemilikan rumah akan didukung skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi MBR. Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan berkualitas.

‎

‎Farhan juga mengusulkan agar guru menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian. Menurutnya, keberadaan sekolah di sekitar lokasi rencana pembangunan menjadi ekosistem yang mendukung kebutuhan tenaga pendidik.

‎

‎“Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” tandasnya.