RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menyoroti tekanan yang dialami industri farmasi akibat kebijakan BPJS Kesehatan yang menekan harga jual obat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menghambat keberlangsungan produksi dan melemahkan daya saing farmasi nasional.

“Farmasi ini jangan tersandra oleh BPJS. Kalau harga ditekan terlalu rendah, industri kita bisa kesulitan bertahan,” tegas Eva seusai kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Bio Farma, Kamis 29 Januari 2026.

Eva menekankan perlunya kesinambungan antar lembaga pemerintah dalam mengatur sektor farmasi. Ia menyebut Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, hingga Lembaga Biaya dan Kebijakan Kesehatan (LBKK) harus berjalan dalam satu pintu kebijakan.

“Harus ada koordinasi yang tepat, cepat, dan efisien. Regulasi satu pintu akan membuat industri lebih terarah,” ujarnya.

Baca juga:DPR Dorong Langkah Konkret Agar Penguatan Industri Farmasi

Menurut Eva, tekanan harga dari BPJS memang bertujuan menjaga keterjangkauan obat bagi masyarakat. Namun, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang berpihak pada produsen, hal itu justru bisa menimbulkan masalah baru.

“Kalau industri tidak kuat, bagaimana bisa kita bicara kemandirian farmasi? Harga murah penting, tapi keberlangsungan produksi juga harus dijaga,” katanya.

Ia menilai, regulasi satu pintu akan menjadi solusi agar kepentingan masyarakat dan industri bisa berjalan seimbang. Dengan begitu, farmasi nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar global.

“Kalau regulasi jelas, industri bisa bergerak lebih efisien. Kita bisa bicara ekspor, bukan hanya memenuhi kebutuhan lokal,” tambahnya.

Eva juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal dan insentif bagi produsen farmasi. Menurutnya, beban biaya produksi yang tinggi harus ditekan agar perusahaan tetap bisa berinovasi.

“Kalau biaya produksi terlalu besar, sementara harga ditekan, itu tidak sehat. Pemerintah harus hadir memberi insentif,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya transparansi dalam mekanisme penetapan harga obat oleh BPJS. Hal ini agar industri tidak merasa dirugikan dan masyarakat tetap mendapatkan akses obat yang terjangkau.

“Transparansi penting supaya semua pihak merasa adil. Jangan sampai industri merasa ditekan, sementara masyarakat juga tidak mendapatkan kualitas terbaik,” ujarnya.

Dengan dorongan regulasi satu pintu, insentif fiskal, dan transparansi harga, Eva optimistis dunia farmasi Indonesia bisa keluar dari tekanan. Ia berharap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada keberlangsungan industri sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

“Kalau semua berjalan seimbang, farmasi kita tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga bisa jadi pemain besar di dunia,” pungkasnya.