RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap industri farmasi nasional harus semakin nyata pasalnya sampai saat ini ketergantungan bahan baku impor seperti yang tergambar dari PT. Bio farma sangat signifikan menembus 95 persen. Menurutnya, penguatan regulasi dan pembatasan impor bahan baku menjadi langkah penting agar produksi lokal tidak terganggu oleh dominasi barang luar negeri.

Eva menekankan, bahan baku yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri seharusnya mendapat prioritas. “Kalau barang impor terus dibiarkan masuk tanpa batas, itu merusak pasar kita, merusak produksi kita,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI seusai kunjungan kerja spesifik ke PT. Bio Farma, Kamis 29 Januari 2026.

Ketergantungan terhadap impor, lanjut Eva, bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan negara. Industri farmasi disebutnya sebagai tulang punggung yang menentukan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

“Bayangkan kalau semua bahan baku bisa kita produksi dari hulu sampai hilir, itu akan jadi kekuatan besar bagi Indonesia,” tambahnya.

Baca juga:Kunjungi Bio Farma, DPR Minta Sektor Kesehatan PSN

Eva mencontohkan kiprah Biofarma sebagai bukti nyata kemampuan Indonesia. Perusahaan pelat merah itu telah mendistribusikan vaksin ke lebih dari 150 negara dan menjadi pemasok utama bagi WHO serta UNICEF.

“Biofarma sudah membuktikan bahwa kita bisa. Indonesia bahkan menjadi negara pemasok vaksin dunia. Ini harus jadi modal besar untuk kemandirian farmasi,” tegasnya.

Namun, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Mandiri, dukungan regulasi dinilai sangat penting. Eva menyebut DPR RI, khususnya Komisi VII, tengah mendorong lahirnya aturan khusus yang mengatur obat-obatan dan vaksin.

“Regulasi ini akan jadi payung hukum agar industri farmasi kita lebih kuat. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pasar bebas,” katanya.

Selain regulasi, Eva menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang berpihak pada industri lokal. Menurutnya, biaya impor bahan baku yang terlalu tinggi justru membebani produsen dalam negeri.

“Bahan baku yang masuk ke Indonesia jangan dikenakan biaya terlalu mahal. Apalagi mereka sudah terbebani ongkos distribusi. Itu harus ditekan,” jelasnya.

Langkah ini, menurut Eva, bukan berarti menutup pintu impor sepenuhnya. Pemerintah tetap perlu membuka akses terhadap bahan baku yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Namun, porsinya harus diatur agar tidak mengganggu pasar lokal.

“Impor tetap boleh, tapi jangan sampai membunuh produksi kita sendiri. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.

Dengan dorongan regulasi, pembatasan impor, dan dukungan fiskal, Eva optimistis Indonesia bisa mencapai kemandirian farmasi. Ia menilai, momentum ini harus dimanfaatkan agar bangsa tidak lagi bergantung pada negara lain dalam menghadapi krisis kesehatan.

“Kalau kita serius, Indonesia bisa jadi pemain utama di bidang farmasi. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk dunia,” pungkasnya.