RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini harus benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia sekaligus menjadi instrumen pencegahan stunting.

Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.

Netty berharap tahun 2026 menjadi momentum awal bagi BGN untuk memperbaiki kinerja secara menyeluruh. Ia menilai, penguatan kualitas MBG merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda Presiden dalam meningkatkan status gizi nasional.

“Tahun 2026 ini kami harapkan menjadi awal bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja, dan berujung pada peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Netty menegaskan Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Ia menyoroti tindak lanjut atas laporan rapat sebelumnya, khususnya terkait penanganan kasus di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Apa yang menjadi catatan dan laporan rapat sebelumnya harus betul-betul ditindaklanjuti. Langkah-langkah seperti rapid test dan penanganan kasus perlu disampaikan secara terbuka agar public trust terhadap program MBG terus meningkat,” tegasnya.

Dalam konteks pencegahan stunting, Netty menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat, terutama kelompok ibu hamil dan anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan. Ia mengingatkan, data yang akurat akan menentukan efektivitas program.

“Jika BKKBN menyebutkan ada sekitar 4,8 juta ibu hamil setiap tahun, maka akurasi data penerima manfaat ini harus benar-benar dikawal. Jika dilakukan dengan baik, kita akan bisa melihat penurunan prevalensi stunting secara nyata,” jelasnya.

Baca juga : Iuran BPJS Tidak Naik, Netty: Komitmen Tetap Dijaga

Netty juga menyoroti aspek kualitas pelaksanaan MBG. Menurutnya, kejelasan status tenaga pelaksana, ahli gizi, hingga akuntan harus disertai indikator kinerja yang jelas. “Kejelasan status, perlindungan pekerja dan relawan, serta penerapan Key Performance Indicator akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas MBG,” katanya.

Menjelang bulan Ramadan, Netty mengingatkan agar pengelola MBG menghindari penggunaan makanan ultra-proses. Ia mendorong kebiasaan konsumsi makanan nyata (real food) sesuai rekomendasi ahli gizi.

“Pandangan ahli gizi tentang pentingnya menghindari ultra processed food harus benar-benar menjadi perhatian dan tugas pengawasan bersama, agar status gizi anak Indonesia terus meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Netty menilai program MBG harus dimanfaatkan sebagai momentum membangun kesadaran gizi di tingkat keluarga. Ia menekankan, perubahan pola pikir masyarakat tentang makanan sehat menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan.

Netty juga menyoroti persoalan sisa makanan di sejumlah SPPG. Menurutnya, pengelolaan sisa makanan harus dilakukan secara inovatif agar tidak mubazir. “Sisa makanan yang masih utuh perlu dipikirkan pengelolaannya, misalnya melalui kerja sama dengan food bank atau pemanfaatan lain yang tidak mubazir, karena anggaran program ini sangat besar,” kata Netty.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG. Menurutnya, pemenuhan standar gizi harus mempertimbangkan potensi lokal agar manfaat program dirasakan lebih luas. “Dengan begitu, bukan hanya penerima manfaat yang merasakan dampaknya, tetapi juga petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Netty menekankan pentingnya standar keamanan pangan, peran Badan POM, serta dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Ia juga menyoroti perlindungan jaminan sosial bagi relawan dan penjamah makanan sebagai bagian dari penguatan program.