RRI.CO.ID, Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat efektivitas pengawasan dan perizinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta mengoptimalkan perlindungan konsumen di wilayah Jawa Barat.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman mengatakan, saat ini cakupan pengawasan operasional OJK di Jawa Barat didukung oleh Kantor OJK Provinsi Jawa Barat (KOBD), Kantor OJK Cirebon (KOCB), dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM). Ketiga kantor ini mengawasi LJK yang berkantor pusat di 16 kabupaten dan 6 kota di Jawa Barat.

"Pengawasan dan perizinan LJK ini dilakukan secara terintegrasi di 16 kabupaten dan 6 kota, pasca peralihan pengawasan dan perizinan LJK di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok ke KOJT (Kantor OJK Jabodebek-Banten) yang berlaku sejak 1 Januari 2024," ujar Darwisman. Selasa 3 Agustus 2026.

Darwisman menjelaskan, entitas yang diawasi OJK Jawa Barat mencakup berbagai sektor. Di sektor perbankan, OJK mengawasi 2 Bank Umum, 114 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 12 BPR Syariah yang berkantor pusat di Jawa Barat, serta jaringan 2 Kantor BU dan 45 KC BU.

Pada sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Jabar mengawasi 1 Perusahaan Penjaminan dan 4 Perusahaan Dana Pensiun. Sementara pada sektor Pengembangan Sektor Keuangan, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (PVML), diawasi 1 Perusahaan Modal Ventura (PMV), 18 Perusahaan Gadai Swasta, 25 LKM & LKMS, serta 1 Perusahaan Fintech.

"Untuk industri penggadaian, terdapat penyesuaian di mana berkurang 1 Perusahaan Pergadaian yaitu PT Mitra Gadai Abadi per 24 April 2024," kata Darwisman.

Sementara itu, pada sektor Pasar Modal, OJK Jabar mengawasi 1 Perusahaan Efek Daerah (PED), 2 Kantor Pusat APERD, 2 Kantor Pusat PPE-EBUS, 20 KC Perusahaan Efek, 260 KC APERD, 4 KC Manajer Investasi, serta 105 Galeri Investasi Perusahaan Efek yang berfokus pada edukasi masyarakat.

Menurut Darwisman, seluruh pengawasan ini bermuara pada komitmen OJK untuk memastikan iklim keuangan daerah berjalan sehat, transparan, dan berkesinambungan.

"Fokus pengawasan kami adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat," tandasnya.