RRI.CO.ID, Garut – Disela Rapat Koordinasi Intensifikasi Pajak Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting untuk menjamin terciptanya simbiosis mutualisme yang sehat antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat. "Maka dari itu, ini adalah proses yang merupakan suatu hal yang mungkin kita segerakan untuk menjamin simbiosis yang berjalan sesuai dengan identifikasinya," katanya, di Garut, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa perekonomian Kabupaten Garut saat ini sedang menggeliat di berbagai lini. Oleh karena itu, seluruh pihak yang hadir diharapkan bisa saling bergandeng tangan demi memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. "Kami berharap kesepakatan ini nantinya dapat terimplementasi dengan baik di Kabupaten Garut, tidak memberatkan pihak lain, sehingga keberpihakan tetap ada dan tetap mengatasnamakan norma serta aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdin, mengatakan, forum ini menjadi ruang dialog krusial mengenai urgensi perluasan basis pajak daerah, khususnya di sektor keuangan. Pihaknya mengapresiasi pertumbuhan positif tren perbankan dan industri pegadaian yang selama ini aktif menggerakkan roda ekonomi warga Garut.
Sebagai langkah konkret, pihaknya menginisiasi dua program utama penegakan kepatuhan wajib pajak yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengajak peran aktif dari seluruh pimpinan lembaga perbankan di Garut untuk mengedukasi dan mewajibkan kepemilikan NPWPD bagi pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan. "Jadi selama ini NPWP sudah disarankan untuk kepatuhan di sisi pajak pusat seperti PPh maupun PPN. Namun khusus pajak daerah yang menyangkut Pajak Restoran dan Hotel, itu ada NPWPD sebagai local tax. Kami memohon dukungan perbankan agar menyertakan sertifikat dari Bapenda bagi calon debitur maupun UMKM yang mengajukan kredit usaha," ujarnya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pembiayaan modal dari perbankan juga memiliki komitmen moral dan hukum yang kuat terhadap pembangunan daerah tempat mereka beroperasi." Tentu saja Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pembiayaan modal dari perbankan," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....