Jadi Komut Bank BJB, Susi Pudjiastuti Bakal Rebut Pasar Pinjol

RRI.CO.ID, Bandung - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, langsung mematok target ambisius setelah resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Independen Bank BJB dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa 28 April 2026.

Meski masih menunggu uji kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Susi menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bank BJB sebagai solusi atas dominasi pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat. “Pinjol di Jabar kalau bisa ditake over BJB. Itu mimpi saya, seharusnya bisa,” ujarnya.

Susi melihat potensi ekonomi Jawa Barat sangat besar, terutama jika sektor UMKM dan ekonomi pesisir dioptimalkan. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Pangandaran sebagai tolok ukur yang bisa diduplikasi.

“Jabar dengan penduduk besar, pantai utara dan selatan panjang, UMKM salah satu kekuatan masyarakat. Kultur ini bisa ditularkan ke semua bagian,” katanya.

Di hadapan jajaran direksi, Susi bahkan menodong Direktur Utama Bank BJB, Ayi Subarna, untuk memastikan visinya bisa dieksekusi. “‘Bisa ya Pak Dirut?’” tanyanya.

“Bisa dijawab,” sahut Ayi singkat. Fokus Susi kali ini adalah memperkuat sektor riil, mulai dari petani garam hingga guru, sekaligus menawarkan solusi keuangan yang lebih manusiawi. Ia menyoroti fenomena Jawa Barat yang konsisten menduduki peringkat tertinggi pengguna dan utang pinjol di Indonesia.

Target awalnya: mengalihkan 50 persen nasabah pinjol menjadi debitur Bank BJB dengan bunga lebih rendah dan skema yang lebih sehat. “Besar sekali, kalau itu bisa ditake over oleh Jawa Barat, 50 persen target pertama saya yakin bisa. Kita membantu orang, menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol,” tegasnya.

Susi juga menekankan pentingnya transparansi, mengingat rekam jejaknya lebih banyak di sektor aviasi dan perikanan. “Saya harus hati-hati, saya punya perusahaan penerbangan, jangan sampai ada dugaan konflik kepentingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah ini memerlukan dukungan regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membatasi ruang gerak pinjol ilegal maupun yang menjerat warga. “Tentu ada tahapannya, mungkin Pak Gubernur harus meminta cara membatasi pinjol di Jabar agar BJB bisa ambil porsi,” pungkasnya.