RRI.CO.ID, Bandung - Defisit anggaran Indonesia tercatat sejak awal tahun 2026, bahkan sebelum memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal serius yang perlu segera direspons pemerintah.

Pengamat Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM), Deni Rizky, menyebut pada Januari 2026 defisit anggaran mencapai Rp54,6 triliun. Angka tersebut menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui periode pandemi Covid-19. Situasi semakin memburuk setelah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang diikuti penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

“Setelah konflik, defisit meningkat tajam. Februari mencapai Rp135,7 triliun, dan Maret melonjak menjadi Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya, Sabtu 18 April 2026.

Deni menjelaskan, pembengkakan defisit dipicu kebutuhan anggaran untuk program prioritas pemerintah serta beban pembayaran utang dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pengelolaan anggaran dinilai belum berjalan efektif. Ia menekankan perlunya mitigasi risiko agar defisit fiskal tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mengevaluasi program prioritas yang dinilai tidak efektif dalam penyerapan anggaran. Deni menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh yang perlu dikaji ulang.

Ia mengingatkan agar alokasi anggaran tidak lebih besar terserap pada aspek non-esensial dibandingkan manfaat utama program. “Jangan sampai lebih banyak ke aset penyerapan anggarannya dibandingkan ke makanannya. Harus ada skema lain yang lebih efektif, atau program lain yang dampaknya lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika defisit fiskal terus berlanjut tanpa langkah mitigasi, hal ini dapat menjadi bom waktu yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk risiko inflasi.