RRI.CO.ID, Garut - Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan, percepatan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia yang harus disukseskan di tingkat daerah. Ia menekankan, fokus utama saat ini bukan sekadar pembangunan fisik atau legalitas koperasi, melainkan penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

"Bapak ibu yang saya hormati ini jadi semacam tantangan buat kita semua, Pak Presiden mengamanatkan tentang perlunya kita melakukan percepatan dalam penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih," ucapnya disela ekspose penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tingkat Kabupaten Garut, Rabu, 1 April 2026.

Ia menyampaikan, keberhasilan program ini menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Garut terhadap Pro SN (Program Strategis Nasional). Menurutnya, Kabupaten Garut akan diminta pertanggungjawaban terkait dukungan terhadap program pemerintah pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP.

"Tentu saja perlu saya ingatkan bahwa pembangunan koperasi itu bukan yang utama yang penting adalah penguatan ekosistem," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Garut, Hendra Siswara Gumilang, mengatakan, saat ini telah terbentuk 442 unit koperasi yang terdiri dari 421 koperasi desa dan 21 koperasi kelurahan, dengan total anggota mencapai 38 ribu orang." Secara kwantitas jumlah, saat ini di garut sudah terbentuk 442 unit koperasi yang terdiri dari 421 koperasi desa dan 21 koperasi kelurahan, dengan total anggota mencapai 38 ribu orang

"Kemudian jumlah RAT, kewajiban dari koperasi itu menyelenggarakan RAT maksimal 6 bulan setelah tutup tahun, tutup buku. Yang sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan khusus KDKMP sebanyak 70 tapi itu dari 64 desa dan 6 koperasi kelurahan," ujarnya.