Pemkab Bandung Barat Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Target Pertahankan WTP

RRI.CO.ID, Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Senin 30 Maret 2026.

Penyerahan laporan tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Selain itu, proses ini juga menjadi bagian penting dalam evaluasi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

“Dengan sinergitas yang baik ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD unaudited merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

“Penyampaian LKPD unaudited ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ade Zakir.

Ia menambahkan, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Laporan keuangan yang disampaikan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade Zakir berharap proses pemeriksaan oleh BPK RI dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Entry meeting pemeriksaan terinci dijadwalkan mulai 2 April 2026.