KBRN,Bandung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memperkuat sinergi mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, saat audiensi bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim beserta jajaran perangkat daerah di Kantor Bupati Indramayu.

Darwisman menegaskan, Indramayu memiliki peran strategis sebagai sentra pangan di Jawa Barat. Dengan lebih dari 84 ribu hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan sekitar 50 ribu hektare Lahan Baku Sawah (LBS), Indramayu ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Swasembada Pangan dan Air.

“Optimalisasi sektor pertanian, khususnya komoditas padi dan mangga Gedong Gincu, akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu,” ujar Darwisman dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Jumat (2/1/2026)

Selain sektor pertanian, Indramayu juga memiliki potensi besar di bidang non-pertanian, seperti perikanan tangkap, penggaraman pesisir, serta batik complongan yang dikenal sebagai produk khas daerah. OJK mendorong agar komoditas unggulan tersebut dikembangkan melalui ekosistem usaha terintegrasi, sehingga mampu menembus pasar regional maupun internasional.

Baca juga:Layanan Samsat Cimahi Tutup Sementara Akhir Tahun 2025

Lebih lanjut, Indramayu menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang memperoleh fasilitasi program revitalisasi tambak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini bertujuan mengoptimalkan tambak tidak produktif dengan teknologi modern dan praktik budidaya yang baik, fokus pada pengembangan komoditas nila salin berorientasi ekspor. OJK Jawa Barat akan mendorong pembiayaan closed loop bagi petambak, agar dukungan modal terintegrasi dengan pendampingan, pengelolaan produksi, serta akses pasar.

Sebagai informasi, luas lahan revitalisasi tambak di Indramayu mencapai 2.875 hektare, tersebar di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang.

Dari perspektif keuangan, OJK menyoroti perlunya penguatan akses pembiayaan bagi UMKM. Tercatat jumlah UMKM di Indramayu mencapai 559 ribu pelaku usaha, dengan dominasi sektor pertanian sebanyak 360 ribu petani. Penyaluran kredit UMKM per 30 November 2025 tercatat Rp5,4 triliun kepada 137 ribu pelaku usaha, turun 3,88 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp1,28 triliun kepada 28 ribu debitur.

Untuk memperluas akses keuangan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Indramayu telah melaksanakan berbagai program, antara lain digitalisasi transaksi melalui 705 merchant QRIS, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menghasilkan lebih dari 343 ribu rekening baru, serta sosialisasi dan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 5 ribu peserta.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyambut baik dukungan OJK dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

“Kami berterima kasih atas dukungan OJK. Pertemuan ini memberikan arah jelas dalam pengembangan komoditas unggulan Indramayu. Ke depan, kami akan menyesuaikan dengan kondisi lokal serta menyusun program konkret, termasuk memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan memanfaatkan potensi pertanian serta perikanan untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.

OJK Jawa Barat memandang kolaborasi berkelanjutan antara regulator, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sebagai faktor penentu keberhasilan. Sinergi ini diharapkan memperkuat fondasi ekonomi Indramayu, menjadikan UMKM dan komoditas unggulan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah, serta menghadirkan model inklusi keuangan berkelanjutan di Jawa Barat.