KBRN, Tasikmalaya : Rencana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meminjam dana buntut pemangkasan anggaran transfer dari pusat sebesar Rp 312 Miliar, memicu kekhawatiran warga, dan penolakan fraksi di DPRD.

Irfan warga singaparna mengatakan, rencana pemerintah dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Apalagi untuk membayar pinjaman itu tentunya salah satunya dari pajak masyarakat.

“Iya saya pikir itu berat. Bunganya pasti besar. Pasti kami rakyat juga akan terbebani, untuk membayar pengembalian,” katanya, Jumat (10/10/2025).

Selain itu, rencana ini juga dikhawatirkan akan mengakibatkan rencana pembangunan yang ada tertunda. Maka dari itu Irfan berharap, pemerintah meninjau ulang rencana itu, dan memaksimalkan potensi lain.

“Kalau bisa dibatalkan. Mungkin bisa cari jalan lain,” ujarnya.

Sementara rencana meminjam dana juga diprotes fraksi PKB di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran serius pinjaman tersebut akan menjadi beban hutang di masa mendatang, terutama di tengah ketidakpastian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, mengatakan selain menolak tegas. Ia menyoroti beban pembayaran utang pokok dan bunga yang harus ditanggung Pemkab setiap tahunnya.

Ia merinci bahwa kewajiban pengembalian pinjaman pokok yang diajukan adalah Rp 28 Hingga Rp 57 miliar per tahun selama 5 tahun. Jadi, total beban pengeluaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 70 miliar hingga Rp 80 miliar per tahun.

“Itu berat tentunya. Ibarat kata tahun ini kita makan steak, tahun- tahun mendatang, kita tidak makan,” ucapnya.

Ami Fahmi juga menekankan bahwa rencana pembayaran utang yang akan bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dinilai tidak realistis. Apalagi PAD Kabupaten Tasik yang hanya sekitar Rp 90 miliar.

“PAD kita saja hanya 90 miliar. Mungkin ada opsi lain yang bisa dipilih, misalnya pengalihan status jalan. Atau dilakukan bertahap,”katanya.

Ami berharap, Pemkab lebih mewaspadai kondisi ketidakpastian transfer dana pusat, daripada mengambil pinjaman yang berpotensi memberatkan APBD di tahun-tahun mendatang.