RRI.CO.ID, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut menyoroti dinamika penghapusan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan serta etos kerja ASN di bulan Ramadan. Bupati Garut Sakur Amin mengatakan, kekhawatirannya atas pencoretan sekitar 70.000 warga Garut dari daftar PBI oleh pemerintah pusat pada akhir Januari lalu. 

Ia menyampaikan, langkah ini diprediksi akan menimbulkan dinamika signifikan di lapangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan gratis.

"Langkah tersebut diperkirakan akan memicu dinamika dilapangan, khususnya bahi waega yang membutuhkan akses kesehatan,"katanya, di Garut, Senin, 9 Febuari 2026.

"Ini bukan jumlah yang sedikit. Di bayangan saya pasti akan banyak dinamika di lapangan. Saya minta Dinas Kesehatan juga Puskesmas-Puskesmas untuk tetap bisa melayani masyarakat karena itu adalah pelayanan dasar," katanya.

Baca Juga: Alexithymia, Saat Emosi Sulit Dikenali dan Diungkapkan

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Garut telah melakukan langkah proaktif dengan berkoordinasi bersama Kementerian Sosial untuk mendapatkan rincian data warga yang terdampak."Kami telah melakukan langkah proaktif dengan berkoordinasi bersama kementerian sosial guna mendapatkan rincian data,"ujarnya.

 Ia menjelaskan, meskipun terjadi pengurangan, secara kumulatif jumlah penerima bantuan sebenarnya menunjukkan tren positif berkat proses pengajuan kembali yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

"Tapi yang pasti bahwa kita harus segera merespons dinamika di masyarakat. Di balik kesedihan kita tadi berkurang 70 ribu, tapi secara kumulatif totalnya ini Bapak/Ibu, ketika kita dikurangi kita mengajukan banyak. Tetap mengajukan, yang namanya ikhtiar ya coba saja ajukan," ujarnya.