Temuan Data di GSDC, Dorong Transformasi Inklusivitas di Pendidikan Tinggi

RRI.CO.ID, Bandung - Dalam upaya mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, tim iDea Hub mendapatkan kesempatan berbagi hasil riset pada acara Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 di ICE BSD Tangerang, yang diselenggarakan oleh Times Higher Education (THE). iDea hub membawa tema "Disability Mainstreaming in Higher Education" yang menyoroti perlunya pergeseran dari inisiatif yang bersifat sukarela menjadi kebijakan institusional yang terstruktur dan terukur di perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan dari studi iDEA Hub yang didanai British Council melalui Going Global Partnerships Grant, terungkap bahwa meskipun terdapat komitmen dan imbauan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, upaya praktek inklusivitas belum mendapatkan dukungan institusional yang formal. Studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan data yang signifikan mengenai penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi.

"Data disabilitas di Indonesia saat ini sangat terbatas, variabel, dan sulit untuk diverifikasi," ungkap Septiana Yustika Project Manager of iDEA Hub dalam rilisnya yang diterima RRI Senin 29 Juni 2026. Data menunjukkan bahwa 29,9 persen perguruan tinggi bahkan tidak mengumpulkan data disabilitas sama sekali.

Padahal, diperkirakan 2–25 persen dari populasi Indonesia mungkin merupakan penyandang disabilitas. Guna mempercepat kemajuan inklusi disabilitas di Indonesia, sesi ini merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi pemerintah dan perguruan tinggi:

Standardisasi Pelaporan: Kementerian terkait perlu mewajibkan satu instrumen pelaporan nasional yang terstandardisasi bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengumpulkan data disabilitas mahasiswa dan staf.

Penguatan Kebijakan dan Pendanaan: Perlu adanya mandat yang disertai dengan aliran pendanaan untuk mendukung inklusi.

Peningkatan Fasilitas dan Kurikulum: Perguruan tinggi didorong untuk memprioritaskan standar aksesibilitas pada konstruksi baru serta menerapkan Universal Design for Learning (UDL). Tata Kelola DSU: Unit Layanan Disabilitas (DSU) harus dimandatkan dengan SOP yang jelas, serta melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna dalam tata kelola dan evaluasi program.

"Inklusi harus menjadi norma, bukan pengecualian," pesan utama yang diangkat dalam diskusi ini. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan hambatan biaya yang saat ini dirasakan oleh lebih dari 70 peesen perguruan tinggi dapat diatasi melalui dukungan pendanaan pusat dan sistem evaluasi melalui akreditasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai temuan dan rekomendasi selengkapnya, publik dapat mengunduh ringkasan laporan The Landscape of Disability Inclusion in Indonesian Higher Education Institutions 2026 melalui tautan berikut

https://doi.org/10.57884/7468-WD55.