Program Perumahan Rakyat untuk Mendorong Strategi Pengentasan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Sumedang – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Perumahan Rakyat yang digelar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.

Dalam rakor tersebut, Dony menegaskan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumedang tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga diarahkan sebagai strategi terpadu dalam pengentasan kemiskinan.

“Program ini bukan sekadar membangun rumah. Masyarakat penerima bantuan juga didorong untuk mandiri, bahkan diberikan modal usaha. Selain itu, layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, BPJS, hingga ketenagakerjaan turut dipastikan terpenuhi,” ujar Dony.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara bersamaan. “Sekali dayung, banyak persoalan terselesaikan. Inilah yang sedang kami dorong di Sumedang,” katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan meluncurkan program besar Bedah Rumah secara nasional pada 13 April mendatang, dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas.

“Program ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang menyasar pelaku UMKM, kontraktor, hingga toko bangunan. Program ini menawarkan bunga rendah sekitar 0,5 persen serta tanpa agunan untuk plafon tertentu.

“Dalam tiga bulan terakhir, penyaluran KUR perumahan sudah mencapai sekitar Rp10 triliun. Ini menunjukkan program ini mampu menggerakkan ekonomi secara nyata,” ungkap Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah susun, khususnya di kawasan strategis seperti Bekasi dan Depok, guna menjawab backlog perumahan di wilayah perkotaan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya kemudahan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan. Ia menyebutkan, ke depan akan diluncurkan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengusulkan langsung rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan.

“Siapa pun bisa melaporkan, baik pemilik rumah, tetangga, maupun masyarakat umum. Nanti akan diverifikasi sesuai kriteria. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berbasis data dari masyarakat langsung,” ujarnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah rumah yang diperbaiki, dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi 400 ribu unit pada tahun ini. Program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hunian sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.