Pemkot Bandung Respons Parameter Penilaian KLH

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah bentuk sanksi, melainkan dukungan agar pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

‎"Namun saya melihat apa yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup sebenarnya bentuk dukungan, bukan punishment," ujar Farhan, Minggu 22 Februari 2026.

‎Menurut Farhan, selama ini paradigma pengelolaan sampah kerap terjebak pada upaya memastikan sampah terangkut dan diolah, tanpa memperhatikan kualitas proses dan dampak lingkungannya. Padahal, pengelolaan sampah modern menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

‎“Selama ini kita berpikir yang penting sampah diolah. Ternyata tidak sesederhana itu. Prosesnya harus ramah lingkungan, melibatkan masyarakat, dan menghasilkan produk daur ulang yang berkualitas,” katanya.

‎Ia menjelaskan, parameter kuantitatif dari KLH menjadi acuan penting bagi Pemkot Bandung untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dari sisi penganggaran, pemerintah daerah didorong untuk memastikan alokasi dana pengelolaan sampah memadai dan tepat sasaran. Dari aspek SDM, dibutuhkan tenaga terlatih yang mampu menjalankan sistem pengolahan secara profesional.

‎Sementara itu, ketersediaan lahan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan menjadi tantangan tersendiri di kota padat seperti Bandung. Optimalisasi teknologi pengolahan, penguatan bank sampah, serta pengurangan sampah dari sumbernya menjadi strategi yang kini terus diperkuat.

‎Farhan menambahkan, salah satu target utama adalah mengurangi secara signifikan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pemilahan di tingkat rumah tangga, pengembangan fasilitas pengolahan di kawasan, hingga mendorong ekonomi sirkular berbasis daur ulang.

‎“Ini yang sedang kita perbaiki, agar ke depan setoran sampah ke TPA bisa berkurang signifikan,” tandasnya.