Pembangunan AI Center di Purwakarta, Tedy Minta Semua Persyaratan Dipenuhi

RRI.CO.ID Bandung – DPRD Jawa Barat meminta seluruh persyaratan pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, diselesaikan. Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mengatakan penghentian sementara pembangunan menjadi kesempatan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan berbagai persyaratan, khususnya terkait lingkungan dan perizinan.

"Kita support, kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk menghentikan dulu proses pembangunannya," kata Tedy, Sabtu 3 Oktober 2026

Menurut Tedy, salah satu hal yang perlu dituntaskan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ia mendorong proses pembahasan Amdal dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui potensi dampak pembangunan sekaligus langkah penanganannya.

"Kita juga dorong agar menyelesaikan Amdal yang sekarang ini menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta," ujarnya.

Ia menilai keterbukaan pembahasan Amdal penting untuk memastikan pembangunan data center tidak mengganggu kelestarian lingkungan maupun kebutuhan air bagi sektor pertanian. "Kita dorong juga pembahasan Amdalnya agar terbuka, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dampak-dampaknya seperti apa. Kemudian juga ketika ada dampak, penanganan seperti apa, sehingga lingkungan tetap terjaga, kebutuhan air buat petani juga ada jaminan," katanya.

Selain Amdal, DPRD Jabar meminta aspek teknologi turut diperhatikan. Tedy mendorong agar data center menggunakan teknologi terbaru yang lebih efisien dalam penggunaan air dan ramah lingkungan.

"Kita dorong agar teknologinya ialah teknologi yang paling baru, seperti cooling water system yang sangat hemat penggunaan air untuk proses pengolahan chip di database," tuturnya.

Menurutnya, penggunaan teknologi yang lebih baru diperlukan agar investasi data center tidak menggunakan teknologi yang kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. "Kalau di Indonesia kalaupun mau pakai, ya pakai teknologi yang terbaru dan yang paling ramah lingkungan," katanya.

Tedy juga menyoroti kelengkapan perizinan sebelum pembangunan dilanjutkan, salah satunya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Kemudian juga diselesaikan PBG-nya juga," ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Jabar meminta keberadaan investasi tersebut memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja.

"Jangan sampai investasi yang besar tapi tidak ada dampak pada ketenagakerjaan, ini juga menjadi perhatian," kata Tedy.

Ia mengatakan masyarakat Jawa Barat berharap investasi berskala besar tersebut turut membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda. "Karena banyak keluhan dari masyarakat Jawa Barat, agar betul-betul mempekerjakan orang Jawa Barat, para pemuda Jawa Barat, sehingga angka pengangguran di kita akan teratasi," tandasnya.