PKL Dipatiukur Tagih Janji Kompensasi, DPRD Jabar Surati Pemprov

RRI.CO.ID,Bandung - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban di kawasan Jalan Dipati Ukur hingga Jalan Diponegoro, Kota Bandung, mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menagih kepastian janji kompensasi dari Pemprov Jabar yang hingga kini belum terealisasi.

Aspirasi dan keluhan 39 pedagang tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kamis 17 September 2026.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menuturkan bahwa para pedagang mengaku belum mendapatkan penjelasan maupun respons resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun telah berulang kali melayangkan surat dan mendatangi Gedung Sate.

“Hari ini kita menerima audiensi dari 39 PKL yang kiosnya ditertibkan di ruas Jalan Dipati Ukur sampai Diponegoro. Mereka menagih kejelasan janji ganti rugi,” kata Ono usai audiensi.

Menurut keterangan para pedagang, janji ganti rugi tersebut sempat terlontar dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, saat meninjau langsung proses pembongkaran lapak di lapangan.

Namun, pascapenertiban, janji tersebut dinilai menguap tanpa ada kejelasan maupun skema bantuan konkret bagi puluhan pedagang yang kehilangan mata pencahariannya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung mengklaim tindakan penataan dan pembongkaran dilakukan di ruas jalan kewenangan kota sesuai regulasi, sehingga pihak Pemkot tidak menyediakan alokasi anggaran kompensasi maupun lokasi relokasi.

Ono menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya berlindung di balik alasan penegakan aturan. Dampak sosial dan goncangan ekonomi yang dialami warga kecil harus menjadi prioritas perhatian.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Jawa Barat akan mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Sekda Herman Suryatman untuk menuntaskan polemik tersebut.

“Kita kirim surat dulu untuk meminta penjelasan. Rekaman video pernyataan Sekda saat turun ke lapangan kan masih ada di TikTok beliau. Kalau surat tidak direspons, baru akan kita panggil,” tegas Ono.

DPRD Jabar berharap Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dapat duduk bersama merumuskan solusi terbaik demi meringankan beban ekonomi puluhan pedagang terdampak.