302 Ribu Warga Jabar Deklarasikan Diri sebagai LGBT, Siti: Regulasi OPSM Mendesak

‎RRI.CO.ID, Bandung– Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengungkapkan bahwa isu orientasi perilaku seksual menyimpang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) OPSM. Dalam paparannya, Siti mengaku menerima data yang menunjukkan jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu.

‎

‎"Kalau di Jawa Barat ini sangat mengkhawatirkan karena jumlahnya itu sudah di angka 302.000, yang mendeklarasikan diri, menyampaikan bahwa saya adalah kelompok ini. Sudah 302.000," kata Siti Muntamah Selasa,14 Juli 2026

‎

‎Menurut Siti, yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tetapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Ia mengaku pernah menemukan unggahan di media sosial yang menurutnya menunjukkan adanya upaya mencari pasangan dari kelompok tertentu.

‎

‎"Yang menjadi masalah itu dampaknya. Saya pernah mengangkat di media sosial saya, Bagaimana mereka juga mencari, dalam tanda petik, korban. Itu menurut saya sudah provokatif," tuturnya.

‎

‎Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah. Hal ini membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat.

‎

‎ "Karena memang tidak ada payung hukum untuk menindaklanjuti ungkapan seperti itu, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya pikir perda ini memang harus cepat ada supaya minimal bisa melakukan langkah preventif," katanya.

‎

‎Ia berharap Ranperda OPSM nantinya dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan."Kita berharap dengan perda ini kita bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan langkah-langkah preventif," ucapnya.

‎

‎Siti juga mengaku telah menyampaikan isu tersebut secara informal kepada sejumlah pihak di tingkat nasional, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), agar mendapat perhatian lebih lanjut. "Kalau secara informal sudah. Bahkan saya sudah menyampaikan juga ke Kemen PPPA. Saya yakin mereka tidak tutup mata terhadap persoalan ini," pungkasnya.