Ranperda Perlindungan Keluarga Masih Dirancang, Ini Tujuannya

RRI.CO.ID, Bandung - DPRD Jawa Barat tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan keluarga. Regulasi ini mengatur perilaku menyimpang serta dampak negatif era digital yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut Ranperda tersebut merupakan hak inisiatif dewan. Saat ini pembahasan dilakukan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebelum dilanjutkan ke panitia khusus (Pansus). "Raperda itu hak inisiatif DPRD, sekarang sedang diproses di Bapemperda. Nantinya akan dijadikan Pansus," ujar Untung, Senin 13 Juli 2026.

Usulan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Penggiat Keluarga Indonesia (Giga) yang mendorong adanya regulasi perlindungan keluarga. Menurut mereka, kondisi sosial saat ini membutuhkan perhatian dan landasan hukum yang jelas.

Menurutnya, maraknya kasus yang muncul akhir akhir ini seperti LGBT, hingga Orientasi Seksual Menyimpang, menjadi persoalan pelik yang meresahkan masyarakat dan mengancam masa depan generasi muda Jawa Barat. Oleh sebab itu, regulasi ini di rancang untuk menjadi benteng pelindung anak anak Jawa Barat.

Dalam penyusunan naskah akademik, DPRD Jabar akan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029. "Perpres 111 menjadi rujukan. Nantinya akan dipetakan secara menyeluruh dan dituangkan dalam naskah akademik," tambah Untung.

Hingga kini, Jawa Barat belum memiliki perda khusus terkait perlindungan keluarga. Kota Bandung disebut sudah lebih dulu memiliki aturan serupa. "Untuk provinsi belum ada, Kota Bandung sudah. Setelah provinsi punya, diharapkan daerah lain juga menyusul," pungkasnya.

Hal ini dilakukan dijelaskan Untung, sebagai bentuk nyata hadirnya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman nyata termasuk orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang bisa mengancam masa depan Jawa Barat.