Wacana Pembatasan Tar Rokok, DPRD Jabar Ingatkan Nasib Petani Tembakau

‎RRI.CO.ID Bandung – Rencana pemerintah pusat membatasi kadar nikotin dan tar pada produk rokok mendapat perhatian dari DPRD Jawa Barat. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak buruk terhadap keberlangsungan ekonomi petani tembakau.

‎

‎Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum aturan tersebut diterapkan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau, harus menjadi pertimbangan utama.

‎

‎"Perlu ada kajian mendalam kaitan dengan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Pertimbangkan aspek ekonomi kekinian, apalagi saat ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ujar Bambang Kamis 9 Juli 2026

‎

‎Bambang mengatakan, pemerintah perlu melihat kondisi para petani tembakau di Jawa Barat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Ia menilai kebijakan yang terlalu membebani sektor pertanian dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat bawah.

‎

‎"Kalau kemudian di sektor pertanian ini diberlakukan kebijakan maupun peraturan-peraturan yang sangat memberatkan, tentu akan melumpuhkan perekonomian masyarakat bawah," katanya.

‎

‎Ia mengingatkan, apabila kebijakan tidak mempertimbangkan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.

‎

‎"Itu akan menjadi kontribusi untuk kemiskinan baru nantinya, terutama sekali pengangguran terbuka. Kalau sampai dengan peraturan yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat diberlakukan," jelasnya.

‎

‎Menurut Bambang, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah yakni memberikan pendampingan kepada petani tembakau agar mampu meningkatkan kualitas hasil produksi. "Sehingga hasilnya bisa berkualitas dan berdampak luas kepada pembangunan," ujarnya.

‎

‎Terkait adanya penolakan dari petani tembakau, Bambang menyatakan DPRD Jabar terbuka untuk melakukan diskusi maupun audiensi dengan para pihak terkait agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap."Kalau memang ada ruang untuk diskusi dengan kami, kami sangat senang dan terbuka sekali. Sehingga informasinya akan lebih komprehensif yang akan kami terima," kata Bambang.

‎

‎Sebelumnya, Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat Sambas mengatakan, aturan seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta penyeragaman kemasan dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan usaha petani tembakau. "Kami memperjuangkan penghidupan. Mengapa ada rancangan aturan seperti pembatasan kadar nikotin dan penyeragaman kemasan yang dianggap bisa mematikan tembakau, padahal ini sumber ekonomi petani," ujar Sambas.

‎

‎Ia menyebut, selama ini hasil budidaya tembakau masih terserap oleh industri hasil tembakau sehingga setiap perubahan regulasi perlu mempertimbangkan kondisi para petani di lapangan. "Tembakau merupakan sumber ekonomi petani dan sampai saat ini hasil budidayanya masih diserap industri," Pungkasnya